WahanaNews.co | Pengamat
politik Dinna Prapto Raharja mengungkapkan, saat ini penyaluran bantuan sosial
(bansos) oleh pemerintah lebih condong pada tujuan meningkatkan popularitas
ketimbang fungsi sosial ekonomi.
Baca Juga:
Ketum DP Serahkan Bansos Untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT
Dinna mengatakan, bansos sejatinya memiliki tiga fungsi.
Pertama adalah fungsi sosial untuk menyelamatkan masyarakat
dari kemiskinan, kedua fungsi ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat agar
perputaran ekonomi berjalan, dan terakhir fungsi politis untuk menunjukkan
peran pemerintah.
"Fungsi politik itu biasanya kalau diberi bansos
masyarakat lebih percaya pada pemerintah, "Pemerintah hadir" gitu ya. Secara
desain justru bansos ini lebih banyak didominasi oleh fungsi politik, untuk
mencari popularitas," kata Dinna dalam webinar "Polemik Pungli Bansos",
Sabtu (31/7).
Baca Juga:
Dinsos Kotim Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Hingga Pilkada 2024 Usai
Dinna mengingatkan program bansos yang mengedepankan fungsi
sosial ekonomi seharusnya bisa mengangkat martabat manusia, karena penerima
bisa keluar dari kemiskinan dan tak lagi perlu bantuan pemerintah.
"Di dalam bansos itu melekat perspektif
kewarganegaraan, prinsip demokrasi, semua orang equal, tidak ada diskriminasi.
Artinya memang tujuan bansos itu mengangkat martabat manusia sebagai
penerima," tuturnya.
Hal serupa juga disampaikan pegiat Asosiasi Ekonomi Politik
Indonesia, Khudori. Menurutnya bansos saat ini lebih lekat kaitannya dengan
aspek politis, terutama saat pandemi Covid-19.
Hal itu semakin didukung dengan temuan foto pejabat pada
paket bansos. Khudori mengaku cukup sering menemukan kasus seperti itu di
daerah.
"Padahal itu duitnya dari Kemensos di pusat, tapi ada
pejabat daerah yang nempel fotonya. Jadi ya memang fungsi politis dalam bansos
lebih menonjol," tuturnya. [qnt]
