Lantaran adanya kemudahan ini, membuat Haedar dan pengguna jasa lainnya tidak akan tinggal diam. Mereka mengancam akan melakukan aksi demo ke Pemerintah Kabupaten serta DPRD setempat untuk memperjuangkan aspirasi para pengguna jasa pelayanan kemaritiman.
"Kami akan turun aksi untuk mempertahankan agar pelayanan tetap di pelabuhan Bungku Kabupaten Morowali. Bayangkan betapa ribetnya kami harus ke Morowali Utara," kesal Haedar seraya menarik napas dalam-dalam membayangkan dampak dari informasi tersebut.
Baca Juga:
MoU Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antara Tanah Toraja dan Morowali Utara
Pengguna jasa lainnya juga ikut berkomentar mempertanyakan manfaat dan tujuan dasar pemekaran itu sendiri.
"Padahal kami sudah menikmati hasil dari pemekaran ini, di lain sisi kami sebagai orang awam bingung juga, "apa sih masalahnya sehingga mau dipindah lagi pengawasannya, kalau demikian malah membuat kami susah lagi dan mundur kebelakang, bagaimana sih cara kita bernegara," ujar A. Fajar.
"Bila perlu kami akan ke Jakarta mendatangi Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan aspirasi kami," tambahnya dengan nada serius.
Baca Juga:
Partai Hanura Berpeluang Raih Dua Kursi di Dapil I Morowali Utara
Keresahan para pengguna jasa sudah mendapatkan respon dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Media akan segera melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait, sekaitan dengan keresahan para pengguna jasa pelayanan di Pelabuhan Bungku, Morowali, Sulawesi Tengah.
Sebelumnya pelayanan jasa angkutan laut berpusat di Morowali Utara. Namun seiring dengan semangat pemekaran, Pelabuhan Bungku sejak 2023 menjadi otonom dan mandiri, status ini tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan Kementerian Perhubungan dengan semangat pendekatan pelayanan yang efisien serta ekonomis.
