WahanaNews.co | Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui bahwa masih ada bantuan sosial (bansos) penerimanya yang salah sasaran.
Ia mengatakan kini sudah punya strategi untuk mengatasi masalah itu. Salah satunya, dengan melakukan cleansing alias pembersihan data untuk mencegah bansos salah sasaran.
Baca Juga:
Mensos Minta Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah Harus Dihukum Berat
Risma menegaskan cleansing data sudah dilakukan Kemensos terlepas dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di mana penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.
"Harus di-cleansing terus. Kami tiap bulan cleansing terus. Gak bisa diantisipasi karena kadang saat ini Anda sekarang nganggur, ternyata besoknya sudah kerja. Hari ini (padahal) di data nganggur. Jadi memang harus di-cleansing terus. Kami itu tiap bulan cleansing data terus," jelasnya kepada wartawan di Desa Lambang Sari, Bekasi, Minggu (15/1).
Kendati, eks wali kota Surabaya itu membantah temuan BPK bahwa bansos kepada 10.249 orang itu salah sasaran. Menurutnya, para penerima tersebut memang miskin, meski ada kesalahan data dalam usulan tersebut.
Baca Juga:
Kemensos Jalin Sinergitas Program dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat
Ia mengatakan data bansos tersebut adalah usulan dari pemerintah daerah (pemda). Namun, pemda tidak bisa mengakses data administrasi hukum umum (AHU) dan aparatur sipil negara (ASN).
"Jadi dari dia (daerah), kami sortir. Itu memang miskin orang itu, cuma dia namanya dipakai oleh perusahaan itu untuk daftarkan perusahaan, itu saja," bantah Risma soal temuan bansos salah sasaran seperti dilansir dari CNN.
Oleh karena itu, Risma menekankan Kemensos langsung mengambil langkah tegas memutus bansos dan membekukan data yang dimaksud. Ia menegaskan langkah tersebut adalah bentuk tanggung jawab pemerintah.
