WAHANANEWS.CO, Jakarta - Realisasi sejumlah indikator makroekonomi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang belum sepenuhnya memenuhi target menjadi salah satu catatan dalam evaluasi pertanggungjawaban APBN.
Meski demikian, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai terdapat perkembangan positif pada sejumlah indikator pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Pemkot Bengkulu Kembangkan Aplikasi SIKOLU dan OSS untuk Tarik Investasi Daerah Lebih Banyak
Menurut Ecky, evaluasi terhadap pelaksanaan APBN tidak seharusnya hanya berfokus pada pencapaian angka-angka dalam asumsi makroekonomi.
Lebih dari itu, pemerintah dan DPR perlu melihat sejauh mana kebijakan fiskal serta belanja negara memberikan dampak nyata terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
“Apakah realisasi angka-angka di asumsi makro itu berdampak kepada tingkat kesejahteraan? Kita berharap berdampak,” kata Ecky dikutip dari situs resmi DPR RI, Kamis (20/8/2026).
Baca Juga:
Prabowo Bicara Anomali Ekonomi RI, Kaget Tahu Penduduk Miskin Bertambah
Ia menjelaskan, masih terdapat beberapa indikator makro dalam APBN 2025 yang realisasinya berada di bawah target yang sebelumnya telah ditetapkan.
Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai sasaran. Selain itu, penerimaan negara juga tercatat mengalami shortfall atau kekurangan dari target yang telah ditentukan.
Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan hasil pelaksanaan APBN secara keseluruhan.
Ecky justru menyoroti sejumlah indikator kesejahteraan dan pembangunan yang berhasil mencapai target, bahkan menunjukkan capaian yang relatif baik.
“Yang unik adalah angka-angka asumsi makro banyak yang belum tercapai, tapi angka-angka target kesejahteraan, target pembangunan justru hampir seluruhnya tercapai,” ujar Legislator dari Fraksi PKS itu.
Menurutnya, salah satu indikator yang menunjukkan capaian sesuai target adalah tingkat pengangguran terbuka.
Begitu pula Rasio Gini yang menjadi salah satu ukuran untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat.
Selain kedua indikator tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga disebut telah memenuhi sasaran yang ditetapkan.
Capaian positif turut terlihat pada sektor pertanian dan perikanan melalui indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan yang dinilai berada sesuai dengan target pembangunan.
Ecky menilai keberhasilan sejumlah indikator tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran negara tetap memberikan hasil terhadap pencapaian target pembangunan, meskipun pada saat yang sama terdapat beberapa asumsi makroekonomi yang belum terealisasi sesuai rencana.
“Bisa berarti apa? Efisien dan efektif di dalam mencapai target,” katanya.
Meski demikian, Ecky menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berhenti melakukan evaluasi.
Menurutnya, hasil pelaksanaan APBN 2025 perlu dijadikan bahan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan kebijakan fiskal pada tahun-tahun mendatang.
Ia juga mendorong agar pemerintah berani menetapkan sasaran pembangunan yang lebih tinggi dan menantang.
Dengan demikian, capaian positif pada indikator kesejahteraan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan agar manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat.
Ecky berharap keberhasilan memenuhi sejumlah indikator kesejahteraan pada 2025 dapat menjadi modal penting dalam penyusunan target pembangunan berikutnya.
Ia menilai peningkatan target perlu dilakukan agar pemerintah memiliki dorongan yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang mudah-mudahan nanti targetnya kita naikkan supaya menantang untuk tahun 2027,” pungkas Politisi dari dapil Jawa Barat III itu.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
