Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menegaskan jika pengelolaan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan oleh Bumdesa Bersama dilakukan dengan prinsip gotong royong.
Dalam pilot project ini, Kemendesa PDTT menyalurkan modal awal Rp 500 juta per BUM Desa Bersama, sementara tiap desa berpartisipasi Rp 50 juta dari dana desa. Sehingga modal awal tiap BUM Desa Bersama setidaknya Rp 1 miliar.
Baca Juga:
Pemprov Kalsel Siap Laksanakan Tahap Awal Pembentukan 811 Kopdes Merah Putih
“Anggarannya dari dana desa, ada juga partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa jadi mitra/ penyertaan modal/ penyediaan lahan produksi atau seterusnya. Dan (anggaran lainnya) dari pemanfaatan hasil peternakan, kemudian kemitraan, CSR, atau pinjaman KUR, dan tentu Kemendes juga memberikan support (dukungan anggaran),” ujarnya.
Gus Halim mengatakan, pilot project tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari kepala desa, Kementerian Pertanian, PLN, Dinas PMD kabupaten, Dinas Pertanian, hingga perusahaan sebagai pihak ketiga.
Menurutnya peternakan terpadu yang dikelola secara terintegrasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan dan berbagai produk yang dihasilkan seperti daging, pupuk, biogas, sayur hydroponic, dan sebagainya.
Baca Juga:
Diduga Program Titipan Gerogoti Dana Desa di Subulussalam
“Minimal dapat membantu penurunan impor daging dan peningkatan gizi masyarakat untuk pengurangan stunting, serta penurunan kemiskinan ekstrem. Karena ini akan meningkatkan transaksi dan memberikan peluang tenaga kerja,” ujarnya.
Pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Artinya, Gus Halim menegaskan, pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama pun tidak boleh mematikan usaha warga desa setempat.
“Saya terus gaungkan, bahwa jangan sekali-kali BUMDes dan BUMDes Bersama mengambil unit usaha yang berdampak pada menurunnya usaha yang dilakukan masyarakat,” katanya. [rin]
