Polemik Impor Beras, Ditolak DPR hingga Jokowi Turun Tangan

Redaksi - Nasional

Sabtu, 27 Maret 2021 - 12:29 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan pernyataan tegas soal rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021.

Dalam beberapa pekan terakhir, impor beras memang menjadi perdebatan banyak pihak lantaran kebijakan ini dinilai tidak pas dilakukan di tengah ketersediaan stok beras Indonesia dan panen raya oleh petani.

Baca Juga:

Ombudsman RI: Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras

Dalam pernyataannya, Jokowi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini.

"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia," kata Jokowi, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Namun, Kepala Negara mengakui bahwa pemerintah memang menjalin MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras.

Baca Juga:

Pemerintah Bakal Impor 3 Juta Ton Beras di 2024

Akan tetapi, kerjasama itu dibuat hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian.

MoU inilah yang membuat perdebatan mengenai impor beras mengemuka.

Berdasarkan pemberitaan Bangkok Post, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021.

Menteri Perdagangan Thailand, Jurin Laksanawisit, mengungkapkan, perjanjian yang akan diteken kedua negara merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G).

Isi perjanjiannya adalah terkait pasokan beras asal Thailand ke Indonesia, mencakup tidak lebih dari 1 juta ton beras putih dengan kadar retak 15-25 persen (beras medium).

Perjanjian ini berlaku untuk pasokan impor 1 juta ton beras dalam setahun dengan durasi empat tahun.

Namun demikian, impor beras dari Thailand yang dilakukan Indonesia juga dilakukan dengan syarat tertentu, yakni tergantung produksi beras kedua negara tersebut dan harga beras dunia.

Penjelasan Mendag

Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, mengungkapkan latar belakang diputuskannya kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Utamanya didorong stok beras cadangan Bulog yang rendah.

Lutfi menyebut, Bulog memiliki penugasan untuk menjaga stok cadangan beras atau iron stock sebesar 1 juta ton - 1,5 juta ton setiap tahunnya.

Besaran angka stok itu merupakan prinsip dasar pemerintah sejak lama.

Cadangan beras ini diperlukan untuk kebutuhan mendesak, seperti bansos ataupun operasi pasar guna stabilisasi harga.

Adapun pengadaan beras oleh Bulog itu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Jadi kalau memang ternyata penyerapan Bulog bagus, kita tidak perlu impor. Ada tahun-tahun kita tidak perlu impor, seperti saat 2019 dan 2020," ujar Lutfi, dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Namun, pemerintah melihat ada beberapa hal yang perlu diantisipasi untuk bisa memastikan stok beras terjaga.

Lutfi menjelaskan, stok beras cadangan Bulog saat ini hanya sekitar 800.000 ton. Sebanyak 275.000 ton dari stok tersebut merupakan beras hasil impor tahun 2018 lalu.

Menurut dia, beras sisa impor itu berpotensi mengalami penurunan mutu.

"Jika dikurangi dengan beras sisa impor, jadi stok akhir Bulog mungkin hanya kisaran 500.000 ton. Ini adalah salah satu kondisi stok terendah dalam sejarah Bulog. Jadi Anda bisa tahu bagaimana rasa hati saya ngilunya," ungkap Lutfi.

Di sisi lain, kata dia, penyerapan gabah oleh Bulog belum optimal pada masa panen raya saat ini.

Hingga pertengahan Maret 2021, serapan gabah setara beras baru mencapai 85.000 ton.

Lutfi menyebutkan, seharusnya Bulog saat ini sudah bisa menyerap gabah setara beras setidaknya sebanyak 400.000 - 500.000 ton.

Meski demikian, rendahnya penyerapan tersebut bukanlah kesalahan Bulog.

Sebab, ada aturan teknis yang mesti dipatuhi BUMN pangan itu dalam membeli gabah petani.

Maka, hanya gabah yang memenuhi syarat yang bisa diserap oleh Bulog.

Sementara, dengan curah hujan yang tinggi saat ini, kualitas beras petani rata-rata memiliki kadar air yang tinggi.

"Nah yang kejadian sekarang adalah hujan, jadi gabah basah, gabah petani itu tak bisa dibeli Bulog," ucap dia.

Padahal, lanjut Lutfi, Bulog setidaknya harus mengeluarkan beras sebanyak 80.000 ton per bulan atau 1 juta ton per tahun.

Sehingga, stok cadangan beras perlu dijaga di kisaran 1 juta - 1,5 juta ton.

"Bulog utamanya hanya mengandalkan operasi pasar untuk penyaluran beras, itu sekitar 1 juta ton per tahun, makanya iron stock Bulog tidak boleh kurang 1 juta ton. Itu logikanya," kata dia.

Kendati demikian, ia menekankan, bila Bulog mampu menyerap beras petani dalam negeri mencapai stok 1 juta - 1,5 juta ton, maka rencana impor tak perlu direalisasikan.

Sebab, artinya sudah mencukupi untuk kebutuhan cadangan beras.

Lutfi memastikan, pemerintah akan memperhatikan dinamika ke depan terkait pelaksanaan kebijakan impor.

Jika memang diperlukan, maka ia menjamin, impor beras tidak akan dilakukan saat panen raya.

"Ini adalah situasi yang dinamis. Saya jamin tidak ada impor saat panen raya. Hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan harga petani, karena memang belum ada yang impor," ujar Lutfi.

Bulog: Stok Beras Cukup

Berbeda dengan Mendag, Direktur Utama Bulog, Budi Waseso (Buwas), memastikan, stok beras dalam negeri sejauh ini aman.

Menurut dia, data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret hingga Mei 2020, stok beras surplus.

"Per hari ini, beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) kita itu ada 902.000 ton, kurang lebih. Dengan tambahan serapan kemarin, dari 800 sekarang sudah nambah. Kalau secara keseluruhannya, yang dikuasai Bulog itu mencapai 923.000 ton beras per hari ini," ujar Buwas, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021) sore.

Buwas memastikan bahwa Bulog hingga kini terus menyerap beras. Bahkan, dirinya akan turun langsung ke lapangan untuk membuktikan hal itu.

"Saya ingin membuktikan sendiri bahwa produksi dalam negeri itu memang cukup. Saya memegang apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Pertanian dengan BPS. Terus kalau saya tidak percaya, saya percaya dengan siapa?" tutur Buwas.

Karena itu, dirinya percaya pada apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menggalakkan pangan dan mencintai produk dalam negeri.

Di samping itu, ia mengaku heran ada wacana impor beras di tengah kondisi dalam negeri sedang panen raya.

"Belum apa-apa kita sudah menyatakan impor, apalagi yang mendasar, yaitu beras. Apalagi ini masa panen. Yang ngomong soal impor kan bukan saya karena saya bukan pengambil kebijakan, bukan pengambil keputusan," kata dia.

Dia pun menegaskan, stok Bulog di seluruh Indonesia masih aman.

Pihaknya akan semaksimal mungkin menyerap beras di daerah-daerah dan menstok wilayah yang tidak memproduksi pangan.

"Sehingga saya ingin menjamin pangan itu aman, khususnya beras di seluruh Indonesia. Dan saya berkeyakinan bahwa kita ini bisa swasembada pangan, dan tidak perlu buru-buru menyatakan impor," ungkap Buwas.

Pada kesempatan lain, Buwas menjelaskan, per 14 Maret 2021, stok beras Bulog mencapai 883.585 ton.

Terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebesar 23.708 ton.

Sementara, musim panen raya berlangsung sepanjang Maret-April 2021, sehingga penyerapan beras oleh Bulog pada periode itu untuk CBP diperkirakan bisa mencapai 390.800 ton.

Artinya, setelah panen raya, maka pasokan beras untuk CBP saja sudah lebih dari 1 juta ton.

Impor Cuma Wacana

Menurut Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, kebijakan impor beras 1 juta ton itu baru bersifat wacana.

Hingga saat ini, belum ada realisasi dari kebijakan impor beras.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Saat itu, Syahrul didesak untuk menyetujui atau menolak keputusan dari impor beras tahun ini.

"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," ujar Syahrul dalam rapat, Kamis (18/3/2021).

Namun, Syahrul juga menyampaikan permohonan maaf karena tak bisa menolak kebijakan impor beras pada tahun 2021 ini.

SYL menjelaskan, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana impor tersebut.

Sebab, penugasan impor bukan kepada Kementan.

Karena itu, Syahrul menyatakan, pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras.

"Jadi kalau penindakan langsung Kementan, penolakan dan lain-lain, saya tidak ada legal standing, saya minta maaf," imbuh Syahrul.

Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

Ia juga menegaskan, Kementan bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga, termasuk beras, di sepanjang tahun ini, khususnya pada masa bulan puasa dan Lebaran.

"Upaya penyerapan gabah, saya lebih cenderung itu yang didahulukan, yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," kata dia.

DPR Menolak

Komisi IV DPR menyatakan menolak rencana impor beras sebesar 1 juta ton. Hal ini lantaran produksi beras hingga Mei 2021 yang dianggap surplus.

Penolakan itu disampaikan dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (18/3/2021).

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah cq Kementerian Pertanian bahwa produksi beras periode Januari sampai dengan Mei tahun 2021 surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri. Sehingga Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah," demikian poin kedua kesimpulan rapat tersebut.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPR menyoroti terkait rencana impor beras ini.

Salah satunya adalah Andi Akmal Pasluddin, yang menolak rencana impor beras tersebut.

Andi menilai, rencana impor ini kontradiktif dan alasan untuk melakukan tidak bisa diterima secara argumentatif.

"Karena kalau kita lihat dari data yang ada, data BPS, data stok, data ramalan produksi, kita surplus. Jadi saya kira tidak ada alasan, kecuali ingin memakmurkan petani negara lain silakan impor, tetapi petani dalam negeri menderita," ujar Andi.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IV, Julie Sutrisno.

Dia meminta Kementan agar menjamin produksi beras mampu memenuhi kebutuhan beras nasional dan mengutamakan penyerapan gabah petani petani.

"Kami mendorong untuk mengutamakan penyerapan hasil panen petani dengan harga yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga semangat petani Indonesia untuk terus berproduksi," ujarnya.

Presiden: Stop Debat!

Menyikapi perdebatan soal impor beras, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghentikan perdebatan atas kebijakan itu.

Menurut Jokowi, perdebatan soal isu tersebut justru bisa berdampak buruk terhadap harga gabah dari petani.

"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai dengan yang diharapkan," ujar Jokowi, dalam tayangan pernyataannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

"Karenanya saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun, lalu anjlok," tegasnya.

Kepala Negara juga menegaskan, hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Tanah Air.

Kebijakan ini masih sama seperti tiga tahun terakhir yang mana Indonesia tidak mengimpor beras.

Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membantu pembiayaan Badan Urusan Logistik dalam menyerap beras dari petani.

Jokowi memastikan, hasil panen petani lokal itu akan terserap seluruhnya oleh Bulog.

"Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya," katanya. [qnt]

Ikuti update berita pilihan dan breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik https://t.me/WahanaNews, lalu join.