WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan polemik terkait utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh tidak seharusnya dilihat dari hitung-hitungan untung dan rugi karena menurutnya proyek transportasi publik harus dinilai dari manfaatnya bagi rakyat.
Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025), Prabowo menekankan prinsip public service obligation (PSO) yang melekat pada proyek transportasi strategis.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Tegaskan Uang Rakyat Kembali untuk Pelayanan Rakyat
“Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh, Whoosh itu semua pabrik transportasi di seluruh dunia jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat nggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” ujar Prabowo.
Prabowo meminta publik tidak perlu meributkan beban utang Whoosh karena ia sudah mengkaji persoalan tersebut dan siap bertanggung jawab secara penuh.
“Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” katanya.
Baca Juga:
Prabowo: Sistem Kereta Api Jadi Fokus Pembangunan Nasional
Prabowo mengatakan dirinya telah melakukan kalkulasi, sehingga PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan pihak terkait tidak perlu khawatir terhadap kondisi keuangan proyek tersebut.
“Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak masalah, PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” tutur Prabowo.
Ia menambahkan bahwa pemerintah selama ini memberikan subsidi besar untuk tiket kereta api sebagai wujud kehadiran negara dalam penyediaan transportasi terjangkau bagi masyarakat luas.
“Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara, dari mana uang itu, dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara, makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” tegasnya.
Proyek KCJB sendiri sedang menghadapi tekanan keuangan signifikan, di mana KAI bersama tiga BUMN lain wajib menanggung kerugian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sesuai porsi saham masing-masing.
Laporan keuangan PSBI per 30 Juni 2025 (unaudited) menunjukkan kerugian Rp 4,195 triliun sepanjang 2024 atau sekitar Rp 11,493 miliar per hari bila dihitung dari total 365 hari dalam setahun.
Kerugian berlanjut pada semester I-2025 dengan PSBI mencatat rugi Rp 1,625 triliun.
KAI sebagai pemegang saham terbesar di PSBI dengan porsi 58,53 persen menjadi pihak paling terdampak selain Wika 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan PTPN VIII 1,03 persen.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
