WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian masalah sampah secara menyeluruh pada tahun 2029.
"Sesuai dengan arahan bapak presiden kita diminta menyelesaikan masalah sampah secepatnya di masa kepemimpinan beliau, dengan target 100 persen di 2029," ujar Hanif saat meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto di Nanggulan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (19/4/2025).
Baca Juga:
Presiden Prabowo Sudah Tandatangani dan Sahkan RUU TNI
Target tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Berdasarkan aturan tersebut, penanganan sampah nasional harus mencapai 50 persen pada 2025. Namun, hingga saat ini capaian baru di angka 39 persen.
"Untuk 2025 harus ditangani sebesar 50 persen, hari ini kita baru 39 persen secara nasional," lanjut Hanif.
Baca Juga:
Masyarakat Indonesia di Qatar Sambut Kedatangan Presiden Prabowo
Untuk mengejar target itu, Kementerian Lingkungan Hidup terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Hanif menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
"Sehingga kami setiap hari libur mencoba berkoordinasi dengan para bupati/wali kota untuk saling sharing penyelesaian sampah," katanya.
Selama beberapa hari terakhir, Hanif dan tim kementeriannya meninjau pengelolaan sampah di berbagai daerah di Jawa Tengah dan DIY, seperti Banyumas, Kebumen, Boyolali, Klaten, Solo, dan Kulon Progo.
Menurut Hanif, secara umum pengelolaan sampah di Kulon Progo masih dalam batas yang bisa ditoleransi oleh kementeriannya.
"Secara umum Kulon Progo tidak termasuk yang diberikan paksaan pemerintah oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Jadi artinya sustainability, atau keramahan pengelolaan sampah masih dalam tahapan ditolerir. Namun secara teknis, dari statistik maka kita perlu terus mengembangkan penanganan sampah di bagian hulu dan tengah. Kalau ini [TPA] di hilir ya," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah akan difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di bagian tengah dan mendorong peran aktif masyarakat di bagian hulu.
"Kami akan mencoba berkolaborasi dengan bupati meningkatkan kapasitas kita di tengah, dan akan mendorong lebih lagi upaya masyarakat di hulu. Sehingga sampah yang tidak terlalu banyak di Kulon Progo ini terkelola dengan baik," ucap Hanif.
Hanif juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus menjadi perhatian bersama, termasuk oleh masyarakat. Ia mendorong warga untuk mengolah sampah secara mandiri sebelum dibuang ke TPA.
Lebih lanjut, Hanif mengungkapkan bahwa pihaknya akan kembali mengirim tim penyelidik untuk menyelidiki polemik pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan kementerian.
"Jogja, saya minggu depan ini mengirim kembali tim penyelidik untuk melakukan penyelidikan sampah di Jogja, kalau sampai hari ini kami belum tahu sampahnya lari ke mana," pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
