WahanaNews.co | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan sekitar 13.600 produk impor dari katalog elektronik (e-katalog) berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan pembekuan itu dilakukan karena sudah ada substitusi atau penggantinya dari dalam negeri.
Baca Juga:
Cawagub Jateng Hendi Resmikan Posko Pemenangan Andika-Hendi untuk Pilgub 2024
"Ini arahan presiden. Sekarang sudah ada 13.600 produk impor yang sudah ada substitusinya telah kami bekukan alias tidak bisa dibeli di e-katalog," kata Azwar dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Ia pun menerangkan pembekuan produk-produk yang berasal dari luar negeri itu menjadi langkah yang dilakukan bersamaan dengan afirmasi kemudahan produk-produk lokal dan UMKM ke dalam e-katalog.
Azwar pun meyakini tren pembekuan produk impor dari e-katalog akan terus meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi blockchain dan big data yang dikerjakan bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Baca Juga:
Pemkab Hulu Sungai Utara Raih Kalimantan Selatan Government Procurement Award 2024
Lebih lanjut, ia menjelaskan pembekuan produk-produk impor tersebut juga seiring dengan upaya memotong mata rantai proses tayang produk lokal dan UMKM di e-katalog.
Hal itu guna meningkatnya kehadiran produk-produk dalam negeri di e-katalog.
"Dulu perlu delapan proses sekarang dua proses saja. Maka kalau dulu hanya ada 52 ribu produk, kurang lebih sekarang 600 ribu produk untuk e-katalog," kata Azwar.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan Jokowi terus mengarahkan agar ada langkah keberpihakan terhadap produk-produk dalam negeri untuk pemenuhan belanja APBN maupun APBD.
"Dalam hal produk dalam negeri ini yang diinginkan adalah yang benar-benar Tingkat Kandungan Dalam Negerinya (TKDN) itu tinggi. Bukan barang impor hanya diganti bungkusnya, misalkan dengan 1-2 persen kemudian dibilang produk dalam negeri," kata Suharso.
Oleh karena itu, pemerintah akan merancang regulasi sertifikasi produk-produk dalam negeri termasuk untuk yang masuk ke e-katalog.
Suharso juga menegaskan dengan lompatan dari 600 ribu produk dalam negeri yang sudah ada di e-katalog, pemerintah menargetkan bisa mencapai 1 juta produk dalam negeri pada akhir tahun ini.
Sementara, untuk tahun depan pemerintah menargetkan 2 juta produk dalam negeri per tahun depan.
Sebelumnya, Jokowi geram dan melontarkan kata bodoh karena masih banyak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi oleh dalam negeri.
Ia mengatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri. Namun sayang, hal itu menurutnya belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.
"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak (pemerintah) daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasannya banyak sekali. Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?" ungkap Jokowi.
Ia menyebut terdapat produk substitusi produksi dalam negeri yang bisa menggantikan produk impor tersebut.
"Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada," imbuhnya.
Jokowi menekankan belanja pemerintah pusat dan daerah harus mempertimbangkan tiga hal penting, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien. [rin]
