WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah bergerak cepat dalam memberikan informasi yang akurat dan menenangkan terkait kemunculan kasus Hantavirus yang belakangan menjadi perhatian publik.
Selain memastikan keterbukaan informasi, ia juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas dan infrastruktur kesehatan guna mengantisipasi potensi penyebaran virus tersebut di Indonesia.
Baca Juga:
Puan Dukung Permenaker Outsourcing 2026, Tekankan Perlindungan Pekerja Harus Diperkuat
“Pemerintah harus hadir lebih cepat dalam dalam memberikan kepastian informasi dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi ancaman Hantavirus. Termasuk ketepatan informasi agar masyarakat tenang dan tidak panik dengan munculnya kasus virus ini,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Perhatian dunia terhadap Hantavirus meningkat setelah muncul kasus pada kapal pesiar mewah MV Hondius yang tengah berlayar di Samudera Atlantik.
Tiga penumpang dilaporkan meninggal dunia akibat terinfeksi virus tersebut. Peristiwa itu memicu kekhawatiran internasional karena salah satu varian Hantavirus, yakni Andes virus, diketahui dapat menular antarmanusia dalam kondisi tertentu.
Baca Juga:
Puan Maharani Soroti Kasus Kekerasan Daycare di Yogyakarta, Desak Pengawasan Diperketat
Hantavirus sendiri merupakan kelompok virus dari genus Orthohantavirus yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut.
Virus ini termasuk penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia melalui kontak langsung maupun paparan lingkungan yang terkontaminasi.
Di Indonesia, kasus Hantavirus ternyata juga telah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 23 kasus yang tersebar di sembilan provinsi.
Meski demikian, jenis virus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan varian yang memicu wabah di kapal pesiar MV Hondius.
Puan menilai kemunculan kasus Hantavirus di Indonesia harus disikapi secara tenang, terbuka, dan mengutamakan perlindungan masyarakat.
Ia meminta Pemerintah tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga membangun komunikasi publik yang baik agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kondisi yang terjadi.
“Tantangan terbesar dalam menghadapi munculnya ancaman penyakit yang belum umum perlu dilakukan dari berbagai aspek,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
“Bukan hanya pada aspek medis saja, tetapi juga pada kemampuan Negara menjaga kepercayaan masyarakat melalui informasi yang jelas, langkah antisipasi yang terukur, dan perlindungan yang dapat dirasakan masyarakat,” imbuh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Menurut Puan, pengalaman panjang masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 membuat isu kesehatan menjadi sangat sensitif.
Situasi tersebut menyebabkan masyarakat lebih mudah merasa khawatir ketika muncul informasi mengenai penyakit menular baru, termasuk Hantavirus.
Meski tingkat penularan Hantavirus tidak secepat Covid-19, ia menilai pengalaman masa pandemi membuat masyarakat memiliki trauma terhadap ketidakpastian informasi kesehatan.
Karena itu, Pemerintah diminta hadir memberikan penjelasan yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami publik.
“Karena itu, Negara perlu memastikan bahwa setiap informasi mengenai penyakit menular disampaikan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak memunculkan ketakutan maupun kebingungan di tengah masyarakat,” pesan Puan.
Sebagai langkah antisipasi, Puan meminta Pemerintah segera memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pola penularan Hantavirus, kelompok yang rentan terpapar, langkah pencegahan, hingga tingkat risiko virus tersebut bagi masyarakat umum.
“Bagaimana pola penularannya, siapa kelompok yang paling rentan, bagaimana langkah pencegahannya, dan sejauh mana tingkat risikonya bagi masyarakat umum,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam perlindungan publik.
Menurutnya, ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai, maka ruang bagi disinformasi dan kepanikan akan semakin besar.
“Maka penting agar Pemerintah memperkuat komunikasi publik kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mudah dipahami. Bukan hanya berbasis penjelasan teknis yang sulit diakses publik luas. Sosialisasi harus menyentuh langsung akar rumput,” papar Puan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
