Menurutnya, hal itu tergantung dengan bidang hukum yang ada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
"Kalau itu kan ranahnya DPP ya. DPP kan punya bidang hukum, itu terserah itu nanti bagaimana. Namun, kalau kita sebagai kader, ya kita hadapilah [di ranah publik]," tuturnya.
Baca Juga:
Mustikaningrat Tampil Memukau, Visi Ekonomi Sumedang Sugih Jadi Sorotan Debat Pilkada
Isu ini menjadi perhatian setelah PDIP menyelenggarakan perayaan ulang tahun ke-50 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (10/1).
Acara itu turut dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari Presiden Jokowi,Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani,Sekretaris Kabinet Pramono Anung,Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif.
Dalam pidatonya, Megawati menyinggung berbagai hal, mulai dari jasa Presiden Sukarno, peran perempuan, pemecatan kader yang enggan blusukan ke masyarakat, hingga peran PDIP dalam kepimpinan Jokowi.
Baca Juga:
Sengaja Dihapus, Foto Rano Karno Bersama Terduga Kasus Judi Online Lenyap dari Instagram
"Padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga aduh, kasihan dah," kata Megawati yang disambut tepuk tangan kader.
Jokowi tampak merespons pernyataan tersebut dengan senyuman.
"Lho, legal formal, lho. Beliau jadi presiden itu kan ini, legal formal. Ikuti terus kan sama saya aturannya, aturan mainnya," kata Mega. [rgo]
