WAHANANEWS.CO, Kota Depok – Pers berkewajiban menyajikan pemberitaan yang akurat dan berempati kepada korban bencana sekaligus menangkal kabar bohong atau hoaks yang dapat saja berseliweran di tengah masyarakat atau media sosial internet (medsosnet).
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok dengan Forum Indonesia Emas (FIE) selenggarakan Diskusi Nasional Profesionalisme Pers di Pemberitaan Bencana: Rawat Empati; Jaga Akurasi; Lawan Hoaks di Kantor PWI Kota Depok, Jalan Melati Raya-PWI, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (6/2/2026).
Baca Juga:
Layanan Bedah Syaraf RSUI Program Karpet Merah untuk Neurologi
Narasumber dalam diskusi ini adalah Ketua Bidang Organisasi PWI Kota Depok, Ridwan Ewako; Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) dan Peneliti Komunikasi Bencana, Ressi Dwiana; Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Abdul Muhari yang diwakili Kepala Pranata Hubungan Masyarakat BNPB Lia Agustina; Pemandu Diskusi, Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah.
Ridwan Ewako mengatakan sebagai pemantik diskusi, ia mengajak pers untuk membuat berita perihal bencana dengan mengutamakan akurasi dan sumber yang benar dan faktual secara langsung.
“Jika menggunakan narasumber, pakailah narasumber yang kredibel atau punya kompetensi di bidang kebencanaan. pers harus teliti setiap informasi ditengah masyarakat atau medsosnet yang seakan-akan siapapun dapat menjadi seperti wartawan. Kira-kira gitu dalam tanda kutip,” ujar Ridwan.
Baca Juga:
Dokter Ari: Peran RSUI di Luar Ruang Praktek: Harus Juga Mendidik dan Mencerdaskan Bangsa
Bagi Ewako, berita yang tidak benar dari suatu bencana sangat mempengaruhi kondisi sosial, seperti dapat memicu pertentangan sosial.
“Jadi, peliputan kebencanaan diantaranya yang dituntut adalah bagaimana membangun harapan para korban itu bukan justru membuat kepanikan. Jadi tidak sekedar melaporkan berapa korban gitu ya. Itulah dalam istilah sebenarnya peliputan kebencanaan. Kalau kebencanaan itu berarti peliputan sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana,” sebut Ridwan.
Wartawan yang punya pemahaman yang bagus dia bisa melaporkan sesuatu yang mengingatkan ada ancaman itu.
“Wartawan dapat melihat data betapa alih fungsi lahan hutan itu yang luar biasa. Wartawan punya data, misalkan kecenderungan cuaca pada tahun ini, cuaca tiga bulan mendatang untuk mengingatkan,” Jelasnya.
Ewako mencontohkan, soal bencana likuifaksi ‘penyairan tanah’ pada September 2018 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah bahwa sebelum terjadi, pers sempat mengingatkan itu.
“Tetapi lagi-lagi ini juga kepekaan pemerintah mulai dari pusat sampai desa terhadap kebencanaan itu juga lemah. Jadi pers sudah mengingatkan ancaman likuifaksi itu. Bahwa di area di situ yang dihuni oleh banyak keluarga,” ungkap Ridwan.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan Peneliti Komunikasi Bencana, Ressi Dwiana dan Ketua Forum Indonesia Emas (FEI) Deny Romel i Kantor PWI Kota Depok, Jalan Melati Raya-PWI, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (6/2/2026). [WAHANANEWS.CO / Hendrik Raseukiy]
Hormati Etika Kultural
Sedangkan Ressi Dwiana menyoroti pemberitaan pers yang berempati dan menghormati etika kultural kepada korban bencana dan kebencanaan.
Dwiana mengatakan pers perlu menangkal atau meluruskan kabar-kabar yang tak akurat di medsosnet. Dia menilai ada eksploitasi korban bencana secara vulgar.
“Perlu empati dalam mengabarkan bencana alam. Jangan bencana alam menjadi komoditas keuntungan tertentu. Saya pernah jadi wartawan yang meliput bencana alam jadi faham yang mesti kita jaga etika disaat meliput,” ingat Ressi.
Dwiana mencontohkan, soal yang sensitif misalkan penayangan gambar korban bencana, seorang muslimah yang sedang tidak pakai jilbab secara vulgar, padahal sedang pakaiannyi hilang sewaktu bencana.
“Hal seperti diperhatikan oleh pers yang semestinya mempunyai metode kerja yang berkompetensi dibandingkan orang yang aktif di medsos. Kemudian gambar itu tersebar meluas atau ditayangkan berulang-ulang di pemberitaan. Bagaimana kira-kira perasaan korban tersebut atau keluarga, apakah berkenan. Walau saya bukan muslim, tapi saya dapat merasakan ada sesuatu yang kurang tepat,” ujar Ressi.
Sinergis BNPB - Pers
Sedangkan Lia Agustina keterbukaan BNPB dalam bekerjasama dengan pers dalam penyebaran informasi kebencanaan.
BNPB, sebut Agustina menyediakan ruang pers yang mudah diakses. Jikapun ada dirasakan keterlambatan informasi, hal ini karena sedang mengumpulkan data dan fakta yang akurat bahwa daripada informasi cepat-cepatan lebih ada yang lebih penting, yaitu akurat dan benar.
“Bagi BNPB menyediakan informasi kepada pers untuk disebarkan kepada masyarakat termasuk prioritas kinerja. Ini juga menjadi kiat mencegah menyebarnya informasi hoaks,” ujar Lia.
Agustina mengajak anggota PWI dan wartawan lain untuk sinergis dengan BNPB dalam memberikan kebencanaan lebih erat.
[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]
