WahanaNews.co | Ratusan warga di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) beramai-ramai protes karena tanah yang mereka tempati diambil alih oleh Bank Tanah untuk pembangunan Bandara Naratetama (very very important person/VVIP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ratusan warga yang protes itu berasal dari lima kelurahan. Empat kelurahan berada di Kecamatan Penajam, yakni kelurahan Gersik, Jenebora, Pantai Lango dan Kelurahan Riko. Sementara satu lagi berada di Kecamatan Sepaku yakni Kelurahan Maridan.
Baca Juga:
TKN: Komitmen Prabowo-Gibran, 100 Persen IKN Dilanjutkan
Salah satu warga Kecamatan Gersik, Dalle Roy Bastian mengungkapkan warga yang terdampak dari pembangunan Bandara lebih dari 1.000 orang. Dalle menyebut warga harus pindah dari tanah yang diambil alih Bank Tanah tersebut.
"Kami intinya menolak," kata Dalle, Senin (20/6/23).
"Tanah itu sudah ditempati warga sebelum Indonesia merdeka," ujarnya menegaskan.
Baca Juga:
Pembangunan IKN Butuh 9,5 Juta Ton Baja, Tak Perlu Produk Asing
Dalle mengatakan Bank Tanah tanpa pemberitahuan apapun kepada warga saat mematok tanah mereka.
"Bank tanah itu belum ada sosialisasi dari kemarin, dia langsung action, dia langsung patok. Sehingga warga tahan tidak ndak boleh mendekat patok itu. Pada saat ditahan, barulah Bank Tanah melakukan sosialisasi," ujarnya.
Dalle mengaku tak keberatan jika tanah lainnya--yang bukan diperuntukkan kembali ke warga-- dijadikan bandara atau pembangunan lainnya. Asalkan, kata Dalle, tidak di atas tanah warga.
"Kita itu cuman minta yang dulu masuk HGU dan tidak pernah ditanami dan tidak pernah diganti rugi, jangan diambil. Itu aja yang kami minta," ujarnya.
"Tapi yang terjadi hari ini tanah warga yang tidak masuk HGU diambil juga. Nah kalau seandainya Bank Tanah mau melakukan kegiatan di eks tanah HGU ya silakan. Monggo. Tidak akan ada pelarangan," imbuhnya.
Dalle menyebut 1.884 ha yang harusnya milik warga pun malah menjadi bagian lahan untuk pembangunan bandara. Imbasnya, warga yang berada di lima kelurahan akan direlokasi.
Masalahnya, kata Dalle, lahan itu bukan lahan kosong. Dalle menjelaskan di atas lahan itu ada permukiman dan kebun milik warga.
Terlebih, kata dia, luasan lahan yang disiapkan untuk relokasi juga tak sebanding dengan ukuran yang seharusnya.
"Orang kan enggak mau dong. Misal kami selama ini punya ada yang 2 ha, 4 ha, belum lagi tanaman tumbuhannya dipindah itu seperti apa, mereka ga bisa ganti," ujarnya.
"Masyarakat setuju kembalikan tanah kami sebagaimana objeknya," imbuhnya.
CNNIndonesia.com sudah menghubungi Juru Bicara Proyek IKN, Troy Pantouw. Namun demikian dia mengarahkan untuk pemberian klarifikasi melalui Kementerian PUPR.
Saat dikonfirmasi, Pihak PUPR yang juga Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN, Danis Sumadilaga belum berkenan memberikan jawaban.
"Maaf, saya belum bisa jawab saat ini, terima kasih," ujarnya melansir CNNIndonesia, Rabu (21/6/23).[eta/CNN]
