WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan capaian positif dari realisasi penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025.
Menurutnya, penyerapan anggaran yang telah berjalan menunjukkan tren yang lebih baik dari target awal yang ditetapkan pemerintah.
Baca Juga:
KPK Tegaskan Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis Rp170 Triliun
Pada bulan Agustus, BGN menargetkan penyerapan sebesar Rp9 triliun.
Namun, angka tersebut berhasil terlampaui secara signifikan hingga mencapai Rp13,2 triliun.
"Ini adalah tren penyerapan anggaran yang akan terjadi di 2025. Jadi kami melihat Agustus, kami targetkan Rp9 triliun terserap. Alhamdulillah hari ini, kita sudah bisa menyerap Rp13,2 triliun. Artinya sudah melampaui target. Di bulan September, kami targetkan (penyerapan anggaran) Rp19 triliun, mudah-mudahan juga terlampaui," kata Dadan dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (11/9/2025).
Baca Juga:
Ketua DPRD Nias Utara Dituding Borong Usaha MBG, Dirikan Dapur Dekat Kuburan dan Kandang Babi
Lebih lanjut, Dadan memaparkan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
Pada Oktober diperkirakan mencapai Rp37 triliun, November Rp59,5 triliun, dan Desember Rp76,4 triliun.
Dengan alokasi anggaran MBG sebesar Rp52 triliun untuk tahun 2025, BGN memperkirakan kebutuhan tambahan sekitar Rp24 triliun agar program intervensi gizi nasional dapat berjalan optimal.
Menyangkut tahun anggaran 2026, BGN telah menerima Surat Bersama Pagu Anggaran dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 3 Juli 2025.
Awalnya, pagu indikatif ditetapkan Rp217 triliun. Namun setelah penyesuaian, anggaran resmi yang diterima meningkat menjadi Rp268 triliun, atau ada tambahan Rp50 triliun dari rencana semula.
"Dengan total anggaran 2006 untuk BGN sebesar Rp268 triliun jadi kalau di nota keuangan kemarin disampaikan Rp335 triliun maka yang Rp67 triliun masuk dalam kategori stand by karena pagu anggaran yang resmi kami terima adalah Rp268 triliun," jelasnya.
"Ini kemajuan yang kami peroleh awalnya kami mendapatkan pagu indikatif Rp217 triliun, dengan keluarnya pagu anggaran akan ada tambahan Rp50 triliun sehingga anggaran yang kami terima kurang lebih Rp268 triliun," sambung Dadan.
Lebih rinci, anggaran BGN 2026 dialokasikan untuk berbagai sektor.
Di antaranya Rp34 triliun diarahkan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah, Rp3,1 triliun bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp3,9 triliun untuk belanja pegawai.
Selain itu, Rp3,1 triliun disiapkan untuk digitalisasi program, Rp700 miliar untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan, serta Rp3,8 triliun untuk penyediaan, penyaluran, dan pelatihan tenaga gizi.
Jika diklasifikasikan, 95,4 persen atau Rp255 triliun anggaran BGN 2026 akan dipakai untuk program pemenuhan gizi nasional.
Sementara sisanya, 4,6 persen atau Rp12,4 triliun, dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
Dari sisi fungsi, alokasi anggaran berasal dari tiga sektor utama, yaitu pendidikan sebesar Rp223 triliun (83,4 persen), kesehatan Rp24,7 triliun (9,2 persen), dan ekonomi Rp19,7 triliun (7,4 persen).
Sedangkan berdasarkan jenis belanja, porsi terbesar yakni 97,7 persen atau Rp261 triliun digunakan untuk belanja barang, terutama pengadaan makanan bergizi.
Adapun belanja pegawai hanya 1,4 persen atau Rp3,8 triliun, sementara belanja modal tercatat 0,9 persen.
"Kami tidak memperbanyak untuk modal, kami lebih banyak untuk belanja barang terutama untuk intervensi kepada penerima manfaat. Jika diklasifikasikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional maka operasional itu nilainya hanya 2,9 persen atau Rp7,7 triliun, sementara non-operasional atau lebih banyak ke arah intervensi itu 97,1 persen," tutup Dadan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
