WahanaNews.co | Makin ngaco-nya
langkah Benny Wenda, Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United
Liberation Movement for West Papua - ULMWP), tak lepas dari "lelet"-nya
pemerintah dalam menyikapi dan menangani isu Papua Merdeka.
Pandangan itu
disampaikan Sekjen DPP LSM Martabat, Arnol Sinaga SE SH, terkait deklarasi
sepihak Benny Wenda saat menyatakan kemerdekaan Papua Barat, Selasa
(1/12/2020), dan mengangkat dirinya sebagai pemegang pemerintahan sementara di
sana.
Baca Juga:
Mengingat Curah Hujan yang Tinggi di Papua, Ini Kata Kabid Humas Polda Papua
"Persoalan Papua
Merdeka setiap tahun semakin menjadi-jadi. Bukti mereka masih eksis mencari dukungan.
Itu akibat lambannya pemerintah, yang tidak tegas dalam menangani polemik di sana
selama ini," kata Arnol Sinaga kepada WahanaNews,
Jumat, (4/12/2020) di Kantor DPP LSM Martabat, Jalan Buncit Raya, Jakarta
Selatan.
Menurut Arnol,
sejak 2014, Presiden Jokowi memang menggelontorkan dana triliunan rupiah ke wilayah
Papua untuk pembangunan infrastruktur dan pembentukan Otonomi Khusus. Tapi,
langkah itu sepertinya tidak didukung oleh organ-organ pemerintah lainnya.
"Jokowi dibiarkan
bekerja sendiri, organ-organ pemerintah lain kurang memaksimalkan perannya,
sehingga isu-isu keinginan sebagian kecil masyarakat Papua untuk merdeka terus
muncul. Ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus melakukan tindakan tegas
terhadap siapa pun yang melakukan upaya pemberontakan dan makar," tegas Arnol.
Baca Juga:
Jenazah Bripka Anumerta Ronald Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Jayapura
Dikatakannya, di
era Jokowi, Papua mendapat perhatian sangat besar, khususnya dalam sektor infrastruktur
dan pembangunan sumber daya manusia.
Bahkan,
lanjutnya, dalam sistem perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN), warga Papua diberikan
kuota khusus.
Begitu pula dalam
pelibatan pengusaha asli Papua pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah
di seluruh Indonesia, teristimewa di wilayah timur Indonesia. Mereka diberi
prioritas.
