WahanaNews.co | Setelah melalui banyak proses, akhirnya 111 media Wahana News Network (WNN) mendapatkan verifikasi faktual dari Dewan Pers pada Rabu 6 September 2023. Hal itu diketahui dari website resmi Dewan Pers, berdasarkan Berita Acara Komisi Pendataan (BA Komdat) pada Selasa 28 Agustus 2023 dengan sertifikat nomor 1121/DP-Verifikasi/K/IX/2023.
Sebelumnya, 111 media Wahana News Network telah mendapatkan verifikasi administrasi dari Dewan Pers pada Selasa 16 Mei 2023. Hingga, kunjungan kerja tim verifikasi faktual ke redaksi pusat di Jalan Warung Buncit Raya, No.10 B, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Baca Juga:
Dewan Pers Ungkap Dugaan Kampanye Hitam dan Pelanggaran Etika Jurnalistik di Pilkada 2024
Perlu diketahui, ada 111 media dibawah naungan manajemen PT Wahana Karunia Media yang dipimpin Direktur Utama Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Tohom Purba yang juga sebagai Pemimpin Umum WahanaNews.co.
Ket foto: Verifikasi administrasi dan faktual WahanaNews.co di webside resmi Dewan Pers.
Ket foto: Sertifikat verifikasi faktual Wahana News Network yang diterbitkan oleh Dewan Pers pada Rabu 6 September 2023.
Baca Juga:
PWI Gugat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu Rp 100,3 Miliar
“Saya bersyukur WahanaNews.co yang menggawangi 111 media network tersebar di berbagai Provinsi dan daerah di Indonesia sudah mendapatkan status verifikasi administrasi dan faktual dari Dewan Pers. Saya ucapkan terima kasih semua rekan wartawan atau pekerja pers di Wahana News Network. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers yang telah memberikan kepercayaan kepada kami," ucap Tohom.
Disebutnya, ia telah sekian 10 tahun lebih membangun perusahaan pers PT Wahana Karunia Media ini dengan penuh dedikasi dengan berbagai tantangan dan keberhasilan. Sehingga, telah berkerjasama dengan para mitra dalam bidang kelembagaan ekonomi dan pemberitaan dan promosi.
Dalam masa itu, Tohom Purba terus berbenah dan bertekad mengelola WNN ini hingga sekarang memperoleh verifikasi faktual dari Dewan Pers.