WAHANANEWS.CO - Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar rapat kerja bertema “Sinergi Pengelolaan Anggaran dan Strategi Media Sosial Menuju Kinerja yang Transparan dan Akuntabel” di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada 7–9 November 2025.
Dalam kegiatan ini, Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI, Siti Fauziah, SE, MM, mengingatkan pentingnya penerapan etika digital dalam pengelolaan media sosial lembaga.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Peringatkan Pelaku Kelangkaan Barang Pokok Terancam Penjara dan Denda
“Penggunaan media sosial dijaga dengan hati-hati. Hindari unggahan yang bisa menimbulkan salah tafsir, terutama yang berkaitan dengan pernyataan pimpinan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025).
Siti mengapresiasi hadirnya pedoman pengelolaan media sosial yang disusun Biro Humas MPR RI, sekaligus menegaskan agar setiap pegawai bijak dan berhati-hati dalam bermedia sosial dengan selalu menyaring konten sebelum dipublikasikan.
“Perilaku pribadi di media sosial dapat berpengaruh terhadap karier, karena seluruh rekam jejak daring menjadi bagian dari proses evaluasi dan promosi jabatan,” tuturnya.
Baca Juga:
Indonesia Terancam Kehilangan Peluang Investasi karena Minim Energi Hijau
Ia juga menegaskan pentingnya menyelesaikan seluruh kegiatan dalam tahun anggaran berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Semua kegiatan harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan, tidak boleh ada hutang kegiatan yang dibawa ke tahun berikutnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar, S.I.P., M.E., menjelaskan bahwa tema rapat kerja dipilih untuk memperkuat semangat kolaboratif, profesional, dan adaptif dalam tata kelola biro humas.
“Melalui kegiatan ini, kita berupaya memperkuat peran humas sebagai ujung tombak penyebaran informasi, membangun citra positif lembaga, dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap MPR RI,” ucapnya.
Rapat kerja tersebut membahas dua fokus utama, yakni evaluasi kinerja anggaran tahun 2025 dan penyusunan rencana kerja tahun 2026, serta strategi media sosial untuk membangun narasi positif dan memperkuat citra lembaga di ranah digital.
Menurut Anies, masyarakat kini lebih banyak memperoleh informasi melalui media sosial, sehingga lembaga publik perlu responsif terhadap isu publik dan konsisten menyampaikan pesan positif.
“Target serapan anggaran kita tahun 2025 adalah 98 persen, dan insyaallah dapat tercapai dengan terus meningkatkan kinerja,” terangnya.
Selain paparan internal, rapat kerja ini juga menghadirkan sesi diskusi bersama sejumlah narasumber, di antaranya Chief Program Officer Publikata, Moh. Ali Ridho, dan Founder sekaligus Knowledge & Accessibility Director Suarise, Rahma Utami.
Ali Ridho menekankan bahwa pengelolaan akun media sosial pemerintah tidak berhenti pada tahap unggahan, melainkan harus memastikan konten tetap relevan, aman, dan interaktif.
“Akun pemerintah harus memperhatikan keamanan dan memahami algoritma media sosial yang selalu berubah,” ujarnya.
Ia juga mendorong pengelola akun agar lebih cermat menentukan waktu unggah demi efektivitas komunikasi publik.
Sementara itu, Rahma Utami menyoroti pentingnya aksesibilitas digital agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan.
“Keterbukaan informasi publik tidak boleh menimbulkan kesenjangan baru. Tugas kita memastikan teknologi menjadi jembatan, bukan penghalang,” ungkapnya.
Rahma menambahkan bahwa media digital dan media sosial ramah disabilitas perlu mengikuti standar internasional seperti Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), serta memastikan konten memiliki alt text, caption, dan kontras warna yang sesuai.
“Inklusivitas digital bukan sekadar tren, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
