WAHANANEWS.CO, Jakarta - Nada tegas Presiden RI Prabowo Subianto menggema di ruang Sidang Kabinet Paripurna Istana Negara ketika ia menyoroti masih adanya aparatur pemerintah yang lamban mengambil keputusan dan terlalu tunduk pada aturan, Senin (15/12/2025).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo setelah menerima laporan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai besarnya sisa anggaran negara yang berhasil dihemat namun belum sepenuhnya dioptimalkan.
Baca Juga:
Tinjau Dampak Banjir, Presiden Prabowo Kunjungi Warga Terdampak di Aceh Tamiang
“Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang kita bisa hemat cukup besar dan di sana-sini masih ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak, terlalu banyak menghamba kepada peraturan,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa regulasi seharusnya menjadi alat untuk melayani kepentingan rakyat, bukan justru menjadi penghambat kerja negara dalam mewujudkan kesejahteraan.
“Peraturan dibuat oleh manusia, kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, maka peraturan itu harus segera kita ubah,” tegasnya.
Baca Juga:
Usai Tuntaskan Lawatan Luar Negeri, Presiden Prabowo Kembali Tinjau Sejumlah Wilayah Terdampak Bencana
Dalam arahannya, Prabowo juga mengingatkan agar negara tidak kalah oleh kepentingan korporasi swasta dalam pengelolaan sektor-sektor strategis.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara,” ucap Prabowo.
Ia menegaskan bahwa keberadaan dunia usaha swasta memang penting bagi perekonomian nasional, namun tidak boleh sampai mengendalikan kebijakan negara dan mengabaikan kepentingan publik.
“Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus berada dalam penguasaan negara.
Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajib dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” kata Prabowo.
Ia mengungkapkan bahwa prinsip tersebut bukan hanya khas Indonesia, melainkan juga menjadi fondasi konstitusi di banyak negara lain yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi signifikan.
“Saya sudah pelajari beberapa konstitusi negara-negara lain, mereka semua punya semacam ini, malah lebih, lebih keras lagi, dan mereka yang melaksanakan ini ekonominya benar-benar drastis meningkat,” ujar Prabowo.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini].
