"Kritik tentu diperlukan, tetapi berbeda dengan upaya membangun pesimisme secara sistematis," sambungnya.
Fifi menegaskan pemerintah menghormati kebebasan pers, kritik masyarakat, dan peran berbagai elemen bangsa sebagai bagian dari demokrasi. Namun, pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga agar ruang publik tidak dipenuhi narasi yang mengabaikan berbagai upaya penyelesaian yang sedang dilakukan.
Baca Juga:
Modus Baru Judol Piala Dunia 2026, Ini Temuan Komdigi!
Fifi menambahkan bahwa pemerintah akan terus memilih jalan kerja nyata sebagai jawaban atas berbagai kritik publik.
"Fokus pemerintah adalah menyelesaikan persoalan satu per satu, mempercepat perbaikan di lapangan, dan memastikan masyarakat merasakan manfaatnya. Ruang demokrasi tetap terbuka, tetapi mari bersama-sama menjaga agar kritik menjadi energi perbaikan," kata Fifi.
Sebelumnya, pernyataan Prabowo soal 'Londo Ireng' itu mengundang protes dari kelompok jurnalis. Salah satunya lewat pernyataan bersama organisasi dan masyarakat jurnalis gabungan-Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN), Koalisi Media Alternatif (KOMA), Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).
Baca Juga:
Gandeng META, Komdigi Siap Bentuk Tim Bersama Berantas Spam Judi Online
"Kami, kelompok organisasi jurnalis dan media, mengecam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menabalkan jurnalis sebagai 'Londo Ireng'," kata mereka dalam pernyataan bersama, 25 Juli 2026 lalu.
Mereka menyatakan Prabowo dengan jelas telah mengatakan 'londo ireng' masih ada hingga sekarang dan mengaitkannya dengan pihak-pihak yang menurutnya lebih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain daripada kepentingan Indonesia.
"Dalam bagian pidato yang sama, ia juga menyinggung wartawan, pengamat, dan LSM yang dinilainya terus menyebarkan narasi negatif tentang Indonesia," kata mereka.
