WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada 2020 lalu menyebut bahwa SoftBank tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 100 miliar dollar AS.
Namun kini, SoftBank Group mengonfirmasi bahwa mereka tidak berinvestasi dalam proyek IKN Nusantara di Kalimantan itu.
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
"Kami tidak berinvestasi dalam proyek ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund," kata SoftBank, dikutip dari Nikkei Asia, Jumat (11/3/2022).
Lantas, bagaimana nasib pembiayaan ibu kota baru pasca-mundurnya SoftBank dari proyek IKN?
Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono menanggapi hengkangnya SoftBank dari proyek ibu kota baru.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN
Ia mengatakan, pemerintah akan tetap mengandalkan pendanaan proyek ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu dari berbagai sumber.
"Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan," ujar Sidik saat dihubungi, Sabtu (12/3/2022).
Kendati demikian, ia menekankan, porsi pembiayaan dari APBN diupayakan seminimal mungkin.
Komitmen pembiayaan IKN dari pihak luar
Sidik menuturkan, komitmen pihak di luar pemerintah terkait pembiayaan IKN memang masih dalam tahap awal.
"Dalam realisasinya nanti, tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah," ungkap Sidik.
Ia menambahkan, kelembagaan, termasuk struktur organisasi otorita IKN, akan diatur dalam peraturan presiden (Perpres).
Adapun hal itu menjadi salah satu peraturan turunan prioritas amanat Undang-Undang (UU) IKN, yang harus selesai paling lambat 2 bulan sejak UU IKN diundangkan.
"Saat ini Bappenas bersama kementerian dan lembaga terkait sedang menyiapkan rencana Perpres tersebut," tandas Sidik.
Investasi 100 miliar dollar AS
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Softbank tertarik berinvestasi sebesar sebesar 100 miliar dollar AS di Ibu kota baru.
Luhut mengatakan bahwa dirinya pada 10 Januari 2020 akan menemui CEO SoftBank Masayoshi Son di Jakarta untuk membahas investasi tersebut.
Luhut mengatakan perusahaan investasi asal Jepang tersebut tertarik untuk bergabung dalam pembangunan ibu kota baru, namun tak menjelaskan secara rinci jenis investasi apa yang diinginkan Softbank.
Komite pengarah IKN
Setelah mengumumkan pemindahan ibu kota pada 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota komite pengarah proyek tersebut.
Nama putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga menduduki jabatan serupa.
Sebagai tindak lanjut, Son bertemu dengan Jokowi pada Januari 2020 untuk membahas proyek-proyek potensial.
"Kota pintar baru, teknologi terbaru, kota bersih, dan banyak AI. Itu yang ingin saya dukung," katanya kepada wartawan setelah pertemuan.
Kendati demikian, SoftBank belum mengatakan secara terbuka berapa banyak uang yang diinvestasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara ini.
Sebagai informasi, SoftBank adalah investor utama di Indonesia dengan saham di sejumlah perusahaan, seperti GoTo dan Grab.
Bloomberg sebelumnya juga melaporkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Son tidak akan lagi menjadi investor dalam proyek ibu kota baru.
Seperti diketahui, pembangunan IKN memasuki babak baru setelah Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
Bambang merupakan alumnus Insititu Teknologi Bandung (ITB) yang memiliki rekam jejak keahlian di bidang infrastruktur.
Sementara Dhony memiliki segudang pengalaman di bidang properti.
Jokowi pun meminta keduanya bekerja cepat dalam pembangunan IKN ini.
"Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat. Terutama yang berkaitan dengan kelembagaan diselesaikan," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta keduanya untuk menyelesaikan persoalan tanah di kawasan IKN Nusantara.
Karena itu, ia berharap agar Bambang dan Dhony berkoordinasi denga Menteri ATR/BPN Sofjan Djalil.
"Sehingga bisa secepatnya diselesaikan terkait dengan status tanah IKN, kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat," tegas Jokowi.
"Kita harus memastikan juga pengadaan tanah di kawasan IKN Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," lanjutnya. [bay]
