WahanaNews.co | Kantor Staf Presiden (KSP) merespons maraknya mural di sejumlah fasilitas publik yang diduga menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut KSP, hal tersebut sebagai cermin kekeliruan mendasar dari praktik demokrasi.
"Maraknya mural di fasilitas-fasilitas publik di beberapa kota yang sebagian diduga menyerang Presiden Joko Widodo mencerminkan bahwa ada kekeliruan mendasar dari persepsi dan praktik demokrasi dari para pembuatnya," kata Deputi IV KSP, Juri Ardiantoro, kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Baca Juga:
PLN Berdayakan Ekowisata Sungai Mudal di Yogyakarta, Ekonomi Warga Makin Bergairah
Juri lantas berbicara mengenai elemen-elemen demokrasi. Bagi Juri, mural yang menyerang Jokowi belakangan ini telah melenceng dari elemen demokrasi tersebut.
"Jika kritik dimaknai sebagai bagian demokrasi, maka tidak boleh mengabaikan elemen-elemen yang mendasarinya. Sebut saja di antaranya kepatuhan hukum, etika, dan estetika demi menjaga ketertiban sosial. Mural-mural yang sengaja ditebarkan yang baru-baru ini menyerang Presiden Jokowi Widodo adalah cermin dari perbuatan yang justru keluar dari ketiga unsur tersebut karena mengganggu ketertiban sosial dan kepatuhan hukum, minim nilai-nilai etika dan estetika," ujar Juri.
"Selain itu kritik haruslah mengandung semangat dan unsur-unsur yang membangun. Termasuk memberi solusi atas berbagai permasalahan yang menjadi objek kritikan," sambung Juri.
Baca Juga:
Terima Kunjungan Slank, Bobby Nasution Berikan Ruang Bagi Anak Muda Medan Berkreatif
Juri juga menegaskan bahwa Jokowi selalu terbuka terhadap kritik. Juri menyebut para pengkritik Jokowi tak akan dilabeli "musuh".
"Seperti yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus lalu, beliau mengatakan bahwa kritik itu penting bagi bangsa dan negara. Sehingga beliau menyampaikan terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi," imbuh Juri.
Kembali ke soal mural. Juri mengatakan pada prinsipnya pemerintah tidak melarang hal tersebut. Namun dia meminta warga memperhatikan penempatan mural di tempat publik.
"Apakah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, dan apakah kontennya tidak menyerang pribadi-pribadi orang secara sembarangan? Silakan saja mengungkapkan dan berekspresi untuk membangun demokrasi yang penuh keadaban dan optimisme kita sebagai bangsa," ujar dia. [rin]
