WahanaNews.co | Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menilai, transparansi dan kejelasan status penugasan pemerintah kepada perusahaan pelat merah tidak bisa diabaikan.
Dia khawatir, pemerintah justru memberikan penugasan kepada BUMN yang tidak sehat secara keuangan.
Baca Juga:
Menteri BUMN Angkat Kembali Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN
Dia pun menyarankan agar setiap penugasan yang diberikan kepada BUMN harus transparan, terukur, dan melibatkan kementerian teknis terkait.
"Kita mau pastikan mekanismenya ini terlihat secara transparan. Jangan hanya penugasan yang akhirnya nantinya korporasi BUMN yang tidak sehat, apalagi yang disayangkan kalau tidak tepat sasaran," ujar Erick Thohir, saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (21/9/2022).
Saat ini, Erick terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait dengan penugasan kepada BUMN di sektor pangan.
Baca Juga:
Menteri BUMN Angkat Kembali Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN
"Program Makmur itu sudah berjalan dengan baik, sekarang sudah tembus 250.000 hektar yang terdiri atas sawit, gula, padi, dan jagung, tentu diarahkan untuk meng-offtake (menyerap) ini," katanya.
Dia mengatakan, langkah holding BUMN pangan menyerap hasil produksi petani juga meliputi sektor kedelai.
Erick mencatat, produktivitas kedelai sangat rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan permintaan yang meningkat 2% setiap tahunnya.
