WahanaNews.co, Jakarta - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 70,7% dari responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja demokrasi di Indonesia, menyatakan bahwa kinerjanya sangat baik.
Sebanyak 23% responden memberikan penilaian sedang, sementara hanya 2,9% yang menilai buruk.
Baca Juga:
Dalam Sesi Doa, MUI Harap Presiden Prabowo Bangun Demokrasi dan Berantas Korupsi
Hasil survei ini tampaknya memberikan tanggapan terhadap kritik yang berasal dari kalangan civitas academica, yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap jalannya demokrasi nasional dan menganggap bahwa demokrasi saat ini kurang memuaskan serta dianggap menyalahgunakan wewenang.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan bahwa survei yang dilakukan oleh lembaganya mencakup 18 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden yang didistribusikan secara proporsional di seluruh Indonesia.
“Menarik untuk didiskusikan karena kalau di mata elite intelektual, ada masalah demokrasi yang menjadi perhatian kalangan kampus. Namun ternyata concern tersebut tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat secara umum,” ungkap Burhanuddin melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia bertajuk Peta Elektoral di Akhir Masa Kampanye: Satu atau Dua Putaran, dikutip Minggu (11/2/2024).
Baca Juga:
KPU Labura Genjot Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada 2024
Burhanuddin menyatakan bahwa secara umum, masyarakat merasa bahwa kinerja demokrasi saat ini berada dalam kondisi baik atau setidaknya tidak menghadapi ancaman atau bahaya yang signifikan.
Mendengar hasil ini, dia mengaku tidak terlalu terkejut karena dalam konteks Indonesia, penilaian terhadap kinerja demokrasi seringkali dilihat dari perspektif dan aspek ekonomi nasional.
“Jadi ketika ekonomi mengalami perbaikan, demokrasi di persepsi positif. Jadi demokrasi dalam pengertian civil liberties (kebebasan sipil) itu tidak terlalu menjelaskan tingkat kepuasan publik Indonesia terhadap demokrasi,” katanya.
“Jadi saya dan teman-teman di kampus lebih melihat aspek kebebasan sipilnya yang mungkin kita mendapatkan justifikasi dari penurunan indeks demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir,” tambahnya.
Namun, kembali lagi dia menekankan concern seperti itu tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat bawah. Ternyata katanya masyarakat lebih melihat aspek ekonomi nasional ketimbang demokrasinya.
“Jadi buat mereka secara umum inflasi lebih penting daripada demokrasi dalam artian kebebasan sipil,” imbuhnya.
Sementara itu, Dia menginformasikan hasil survei kondisi ekonomi nasional berada di level sedang/average dengan 41,4%. Kemudian, 28,2% baik, 1,9% sangat baik, 25,2% buruk, dan 3,1% sangat buruk.
“Pada umumnya kondisi ekonomi dinilai sedang, tetapi lebih banyak yang menilai baik atau sangat baik ketimbang yang menilai buruk atau sangat buruk,” tulisnya dalam hasil survei kondisi ekonomi nasional.
“Meskipun kalau kita lihat trennya terlihat tren ekonomi nasional di mata publik. Secara umum persepsi nasional berimbang antara positif atau negatif tetapi overall banyak yang mengatakan sedang,” sambungnya.
Burhanuddin mengungkapkan bahwa evaluasi persepsi terhadap kondisi ekonomi nasional oleh responden memiliki signifikansi besar dalam membentuk peta elektoral untuk Pemilihan Presiden 2024.
Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memengaruhi pandangan terhadap calon yang terkait dengan kinerja pemerintah saat ini.
Diketahui bahwa salah satu kandidat dalam Pemilihan Presiden 2024 adalah Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
