Menurutnya, jika pengisian personel tidak sesuai aturan, maka fungsi penegakan Perda berpotensi melemah, bahkan bisa menimbulkan persoalan baru karena minimnya dasar hukum dalam bertindak.
Diskusi semakin mengerucut saat host menyinggung potensi kebocoran retribusi daerah, yang kemudian dijawab dengan tegas bahwa lemahnya pengawasan di lapangan sering kali menjadi celah utama.
Baca Juga:
Warga Sitinjo Dairi Gotong Royong Perbaiki Longsor
Di sinilah, kata Nelson, Satpol PP seharusnya hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata.
Ia juga mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan dalam merekrut atau menempatkan personel Satpol PP, karena kualitas SDM sangat menentukan efektivitas penegakan hukum dan stabilitas di lapangan.
“Kalau SDM-nya tidak tepat, maka yang terjadi bukan penegakan hukum, tapi justru potensi konflik di lapangan,” tambahnya.
Baca Juga:
Mendikti Libatkan TNI Gembleng Penerima LPDP, Ini Alasannya
Menjelang akhir tayangan, diskusi ditutup dengan penegasan bahwa penguatan peran Satpol PP merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh.
Tayangan perdana SANG MANTAN ini pun memberikan warna baru sebagai ruang diskusi kritis yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong publik untuk melihat isu pemerintahan dari perspektif yang lebih dalam.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
