WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo alias Jokowi rupanya menanggapi serius kasus penghapusan mural berisi kritik ke pemerintah.
Jokowi bahkan telah menegur Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait tindakan reaktif aparat terhadap seni kritik mural tersebut.
Baca Juga:
Putra Kelahiran Serui, Irjen Pol Alfred Papare Menjadi Kapolda Papua Tengah
"Saya sudah tegur Kapolri soal ini," ujar Jokowi, dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Jokowi mengaku tidak mengetahui perihal adanya penangkapan dan penghapusan mural tersebut.
Namun, menurutnya, tindakan represif itu merupakan inisiatif petugas di lapangan.
Baca Juga:
Komjen Ahmad Dofiri Resmi Jabat Wakapolri
"Kapolri mengatakan, itu bukan kebijakan kita, tapi Kapolres. Dari Kapolres juga menyatakan bukan kebijakan mereka, tapi di Polsek," terang Jokowi.
Jokowi pun meminta agar jajaran Polri tidak berlebihan memberantas mural.
“Saya minta agar jangan terlalu berlebihan. Wong saya baca kok isi posternya. Biasa saja. Lebih dari itu, saya sudah biasa dihina," katanya.
Jokowi lantas menegaskan bahwa ia tidak anti-kritik seperti yang dituduhkan.
"Saya tidak anti-kritik. Sudah biasa dihina. Saya ini dibilang macam-macam, dibilang PKI, antek asing, antek aseng, planga-plongo, lip service. Itu sudah makanan sehari-hari," kata Jokowi.
Adapun sebelumnya, Jokowi dianggap alergi terhadap kritik lantaran sikap reaktif terkait mural-mural dan protes.
Sejumlah karya itu dihapus dan pembuatnya diburu.
Salah satunya, gambar wajah Presiden Jokowi yang disertai tulisan “404: Not Found” yang dituliskan menutupi mata gambar itu.
Pembuatnya lantas dicari polisi.
Kapolri Terbitkan Surat Telegram
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota dan jajarannya untuk tidak bersikap reaktif saat menyikapi penyampaian aspirasi masyarakat.
Instruksi ini disampaikan oleh Sigit melalui surat telegram kepada jajarannya.
Telegram itu tertuang dalam Nomor STR 862/IX/PAM.III/2021 yang ditandatangani langsung oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Adapun telegram ini merespons tindakan anggotanya saat pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, menyampaikan, ada sejumlah kasus yang telah menjadi sorotan lantaran anggotanya dianggap bersikap reaktif saat mengamankan warga yang mengkritik ketika rombongan Presiden lewat poster ataupun spanduk.
Adapun kasus yang menjadi sorotan dimulai dari pengamanan peternak telur di Blitar hingga pengamanan mahasiswa Universitas Negeri Solo saat membentangkan poster berisikan kritik ketika Presiden Jokowi melintas.
Karena itu, surat telegram tersebut berisikan pedoman kepada jajarannya agar tidak mudah bersikap reaktif terhadap pengkritik Jokowi.
Setidaknya ada beberapa poin yang harus diperhatikan.
"Pertama, setiap pengamanan kunjungan kerja agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif," kata Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Selain itu, apabila terdapat sekelompok warga yang berkerumun untuk menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi, maka tugas Polri hanya mengawal rombongan tersebut agar dapat berjalan tertib dan lancar.
"Jadi pada saat ada Pak Presiden lewat, lalu ada sekelompok masyarakat, kami mengamankan, mengawal agar tertib," jelasnya.
Selanjutnya, kata Argo, Kapolri juga meminta jajarannya menyiapkan ruang bagi masyarakat atau kelompok yang akan menyampaikan aspirasinya, sehingga dapat dikelola dengan baik.
"Jadi kepolisian setempat dapat memberikan ruang kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya sehingga bisa disampaikan," ujar dia.
Kemudian, imbuh Argo, apabila ada keluhan masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi, maka akan dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakan untuk menyampaikan aspirasi tidak boleh mengganggu ketertiban umum.
"Secara humanis tetap kita sampaikan kepada kelompok tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum. Semua kita kelola dan kawal sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar," jelasnya.
"Itu arahan dari Bapak kapolri berkaitan dengan setiap ada kunjungan kerja Bapak presiden ke daerah baik saat maupun pasca kunjungan tersebut. Ini kita sampaikan kepada jajaran agar dipedomani dan dilaksanakan dengan baik," tambahnya.
Pendemo Suroto Diundang ke Istana
Menyikapi hal tersebut, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik.
Jokowi bahkan mengundang Suroto ke Istana, Rabu (15/9/2021).
Adapun Suroto merupakan peternak yang membentangkan spanduk protes ke iring-iringan Presiden saat berkunjung ke Blitar, Jawa Timur, pada Selasa (7/9/2021).
Poster yang dibentangkan Suroto saat berdemo itu bertuliskan, "Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar."
Usai mobil Jokowi melintas, seseorang merampas poster tersebut.
Kemudian, aparat kepolisian terlihat meringkus pria itu dan memasukkannya ke dalam mobil.
Suroto pun akhirnya diundang Jokowi untuk bertemu langsung di Istana Negara.
"Ternyata apa yang saya minta agar beli jagung dengan harga yang wajar, bukan murah loh, harga wajar. Kalo murah nanti saya merugikan rekan saya petani, akhirnya diterima Pak Jokowi dan berjanji memenuhi itu. Jadi saya sangat berterima kasih," ujar Suroto usai pertemuan, Rabu (15/9/2021).
Suroto juga meminta maaf kepada Presiden Jokowi atas aksi membentangkan poster saat rombongan melintas.
Aksi membentangkan poster permohonan itu membuat Suroto ditangkap polisi hingga digiring ke Polres Blitar, Selasa (7/9/2021).
"Pak Jokowi mengatakan enggak apa-apa, justru itu bagus. Kalau enggak ada saya, Pak Jokowi tidak akan tahu apa permasalahan yang terjadi di rakyat. Jadi kadang laporannya kan ndak nyampe," ujar Suroto. [dhn]
