Menurutnya, pola pendekatan pembangunan dan keamanan yang digunakan pemerintah terhadap Papua selama ini telah terbukti berhasil.
"Ada pendekatan pembangunan, ada keamanan negara, ternyata tidak cukup, buktinya konfliknya masih berlangsung sampai sekarang," kata Adriana, Jumat (28/1).
Baca Juga:
Jaringan Damai Papua (JDP) Berbelasungkawa atas Penembakan 10 Warga Sipil Tewas di Papua
Ia pun mengingatkan Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah mencantumkan bahwa pemerintah harus melakukan pendekatan dialog dan membangun paradigma baru dengan cara kerja baru.
Dialog, kata Adriana, harus mulai dirancang karena tidak bisa dilakukan secara instan untuk mengakhiri konflik di Papua.
"Kalau tidak dirancang dan segera dimulai kita tidak akan tahu hasilnya. Dua pendekatan paling dominan selama ini pembangunan dan keamanan negara, diterapkan di daerah konflik sudah pasti ada pro kontra. Pemerintah maksudnya baik, Papua curiga. Papua terbuka, pemerintahnya curiga," ujarnya.
Baca Juga:
Dua Prajurit Yonif R 408/SBH Tertembak KKB Papua
Adriana menyarankan pemerintah melanjutkan kerja tim yang pernah dibentuk untuk membuka dialog dengan masyarakat Papua pada 2017 silam. Kala itu, tim tersebut beranggotakan Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, serta Ketua Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Neles Tebay.
Menurutnya, semua pihak terkait harus dilibatkan dalam dialog tersebut, termasuk kelompok garis keras.
"Kalau dialog, semua elemen harus diajak dialog TNI, Polri, sampai kelompok garis keras di sana. Dialog tidak bisa hanya pada kelompok yang pro NKRI. Langkah serius untuk menyiapkan dialog belum ada," katanya.
