WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dampak bencana tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, masih dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini.
Menyikapi kondisi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dan warga yang terdampak musibah tersebut.
Baca Juga:
Sepekan Bencana: Kebakaran Hutan Meluas dan Cuaca Ekstrem Rusak Ratusan Rumah
Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Desa Tempur, Kecamatan Keling, pada Jumat (16/1/2026).
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Jepara yang dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan Forkopimda, pada Jumat(16/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto menyampaikan sejumlah arahan sekaligus menegaskan bentuk dukungan BNPB terhadap upaya pemulihan pascabencana di Jepara.
Baca Juga:
BNPB Tinjau Banjir Kudus, Warga Harapkan Normalisasi Sungai Juwana
Melanjutkan bantuan yang sebelumnya telah disalurkan, Kepala BNPB menyampaikan tiga pesan penting kepada para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Kabupaten Jepara, agar penanganan dampak bencana dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Pesan pertama yang ditekankan adalah pentingnya memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Jepara yang dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan Forkopimda, pada Jumat(16/1/2026).
Suharyanto menegaskan bahwa aspek kemanusiaan harus menjadi fokus utama dalam setiap langkah penanganan bencana.
"Khusus di titik ini dulu, saya ingin menyampaikan yang pertama yang harus ditangani, harus dilakukan penanganan yang maksimal adalah manusianya, orangnya," ungkap Suharyanto.
Ia menjelaskan, meskipun terdapat 13 kepala keluarga (KK) di Desa Tempur yang rumahnya mengalami kerusakan akibat longsor, pemerintah daerah dapat memfasilitasi relokasi warga ke lokasi yang lebih aman.
Pemerintah daerah diharapkan menyiapkan lahan, sementara pembangunan rumah dapat dibantu oleh BNPB sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya.
"Jadi jangan berpikir kalau namanya BNPB itu bangun yang banyak-banyak. Tidak, satu dua rumah juga tidak apa-apa. Yang penting itu masyarakat," tambahnya.
Pesan kedua yang disampaikan Kepala BNPB berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., memastikan semua kebutuhan warga terdampak Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Jepara terpenuhi, Jumat(16/1/2026).
BNPB telah menyalurkan berbagai bantuan logistik dan memastikan akan menambah bantuan apabila masih terdapat kekurangan di lapangan.
Suharyanto juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan tambahan bantuan, termasuk kebutuhan non-pangan, apabila anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang dimiliki belum mencukupi.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., memastikan semua kebutuhan warga terdampak Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Jepara terpenuhi, Jumat(16/1/2026).
"Kebutuhan dasar bukan hanya makan-minum saja yang harus diperhatikan, tapi juga kebutuhan lanjutan sebagai manusia. Pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, obat-obatan, alat pencegah penyakit, alat pencegah dingin, selimut, dan lain sebagainya. Itu tolong diperlengkapi, dipenuhi," pesan Kepala BNPB.
Pesan ketiga menyangkut pemulihan akses infrastruktur yang terdampak bencana, khususnya akses jalan dan jembatan yang terganggu akibat banjir dan longsor.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., meninjau lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, pada Jumat(16/1/2026).
Kepala BNPB mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang telah membuka kembali akses jalan, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan.
Ia menyampaikan bahwa apabila diperlukan penambahan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan material longsor, pembiayaannya dapat dibantu oleh BNPB.
Hal yang sama juga berlaku untuk perbaikan darurat jembatan yang rusak agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., meninjau lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, pada Jumat(16/1/2026).
"Tunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah hadir. Tidak ada alasan. Apalagi di sana ada 3.500 jiwa, mungkin makan-minumnya tidak ada masalah, pakai sepeda motor, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apalagi ada anak sekolah dan lain sebagainya, jangan terlalu lama," ungkap Kepala BNPB.
Pada kesempatan tersebut, Suharyanto juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Jepara, merupakan perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Ia menyampaikan pesan belasungkawa dari Presiden kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana.
Kondisi rumah salah satu warga yang terdampak bencana tanah longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, pada Jumat(16/1/2026).
"Saya langsung diperintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk langsung datang ke Jepara. Pertama beliau menyampaikan ucapan belasungkawa dan turut berduka cita bagi seluruh masyarakat Jepara yang terdampak," ujar Suharyanto.
Rapat koordinasi penanganan tanah longsor di Kabupaten Jepara tersebut dilaksanakan setelah Kepala BNPB sebelumnya menemui warga terdampak bencana di Kabupaten Kudus.
Pada Sabtu (17/1/2026), Suharyanto dijadwalkan melanjutkan agenda rapat koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Kabupaten Pati sekaligus meninjau langsung lokasi terdampak bencana.
Kondisi rumah salah satu warga yang terdampak bencana tanah longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, pada Jumat(16/1/2026).
Sebagai informasi, peristiwa tanah longsor di Kabupaten Jepara terjadi pada Jumat pekan lalu (9/1/2026) dan berdampak pada empat desa yang tersebar di tiga kecamatan.
Salah satu dampak terparah adalah tertutupnya akses jalan menuju Desa Tempur akibat timbunan material longsor yang pada sore hari tersebut ditinjau langsung oleh Kepala BNPB.
Turut hadir dalam rapat koordinasi penanganan tanah longsor Kabupaten Jepara antara lain Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Wakil Bupati Jepara, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah setempat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
