WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri,) Tito Karnavian, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintahan di bawahnya untuk menunda pelaksanaan kegiatan seremonial yang dinilai hanya menghamburkan anggaran.
"Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik, maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas," kata Tito Karnavian, melalui keterangan resmi, usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Baca Juga:
Tito Instruksikan Kepala Daerah Tunda Semua Kegiatan Seremonial dan Pemborosan
Tito menegaskan, pejabat publik harus memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menilai kegiatan yang bernuansa hura-hura atau kemewahan justru bisa memicu ketidakpercayaan publik, terlebih ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan kebijakan efisiensi di berbagai sektor.
Ia menyebut bahwa kegiatan yang hanya bersifat simbolis, tanpa memberikan dampak langsung pada masyarakat, sangat tidak tepat digelar saat ini.
Baca Juga:
Mendagri Buka Launching Gerakan Pangan Murah, Pemkab Labuhanbatu Ikut Serta
Arahan ini juga dikeluarkan untuk mencegah munculnya persepsi negatif atau viralnya kegiatan mewah pejabat daerah di media sosial.
"Jangan sampai nanti dipotong, diviralkan, ini masyarakat lagi prihatin, terus ada yang berpesta (terkait) kegiatan dinas ya," ujarnya.
Lebih jauh, Mendagri mengingatkan para pejabat daerah agar tidak memamerkan gaya hidup mewah, baik dalam kehidupan pribadi maupun kegiatan resmi.
Ia meminta seluruh unsur pemerintahan daerah, termasuk keluarga pejabat, untuk menerapkan kesederhanaan dalam berbagai kesempatan.
"Juga flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana," tuturnya.
Sebelumnya, Tito juga telah meminta agar kepala daerah menunda perjalanan ke luar negeri serta tidak menyelenggarakan acara yang berlebihan seperti pesta atau hiburan berskala besar.
Ia menekankan peran strategis kepala daerah dalam menciptakan iklim sosial yang stabil, terutama di tengah meningkatnya gelombang unjuk rasa dalam sepekan terakhir.
"Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Tito juga mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik.
Ia menekankan pentingnya setiap pejabat berbicara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), guna menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan gejolak sosial baru.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan Mendagri Tito sebagai langkah yang tepat untuk menjaga ketenangan masyarakat.
Menurut Iwan, kebijakan tersebut mencerminkan empati pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
