Dalam menyikapi fenomena tersebut, Harison mengimbau masyarakat agar tetap bersikap kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar tanpa kejelasan sumber maupun dasar hukumnya.
Ia menegaskan pentingnya merujuk langsung ke kanal resmi kementerian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.
Baca Juga:
Menuju Transformasi Digital, Pemkab Nias Barat Luncurkan Aplikasi "Smart School dan Srikandi"
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Jika ingin mendapatkan kepastian, sebaiknya langsung menghubungi atau mengikuti akun resmi dari Kementerian ATR/BPN,” tutur Harison.
Lebih lanjut, Harison menyatakan bahwa kementerian terbuka terhadap berbagai bentuk masukan dari publik, termasuk kritik dan saran konstruktif.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat adalah salah satu elemen penting dalam memastikan bahwa transformasi digital sektor pertanahan berjalan sesuai harapan dan benar-benar memberikan manfaat yang optimal.
Baca Juga:
ASDP Ambon Hadirkan WiFi di Kapal, Penumpang Kini Bisa Tetap Terkoneksi di Tengah Laut
“Setiap kritik dan saran kami catat sebagai bagian dari evaluasi. Tujuan kami jelas, yaitu mewujudkan sistem pertanahan yang transparan, efisien, dan akuntabel,” pungkas Harison Mocodompis.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk tidak hanya menata ulang sistem pertanahan nasional, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan melalui pendekatan teknologi dan pelayanan yang profesional, bersih, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
