"Saat yang sama tentu perlu perbaikan infrastruktur alam. Karena alamlah yang kemudian mulai rusak sehingga alam yang harus mencengkeram air, air akhirnya digelontorkan ke hilir sekaligus pada saat yang bersamaan dampaknya kebanyakan air dan banjir. Soalnya daya tampung lingkungan, daya dukung lingkungan yaitu air yang seharusnya dicengkeram lingkungan, dicengkeram hutan sebelum dialihkan ke hilir. Hutannya sudah rusak sehingga tidak bisa dicengkeram akibatnya banjir," ujar Ahmad Heryawan.
Dalam kunjungan tersebut, BAM DPR RI secara khusus memberikan perhatian terhadap dua persoalan utama yang paling sering disampaikan masyarakat, yakni banjir dan kemacetan lalu lintas.
Baca Juga:
Komisi XI DPR Dorong DJP Petakan Pendapatan Masyarakat sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Kedua masalah tersebut dinilai menjadi tantangan klasik yang kerap muncul di kota-kota besar dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi maupun kualitas hidup warga.
Menurut Ahmad Heryawan, penyelesaian masalah perkotaan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai sektor.
Ia menilai penanganan banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur drainase, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya pemulihan lingkungan dan pengelolaan tata ruang yang baik.
Baca Juga:
Serap Aspirasi Pemuda, BAM DPR RI Dorong Inovasi Sumur Resapan di Permukiman Warga
"Kalau urusan perkotaan tentu urusannya adalah urusan khas ya, diantaranya adalah tidak semua perkotaan diceritakan atau dibincangkan, tapi yang pertama urusan banjir, yang kedua urusan kemacetan lalu lintas. Dibincangkan panjang lebar intinya adalah bahwa perlu ada pendekatan holistik untuk menyelesaikan banjir," paparnya.
Selama berada di Palembang, BAM DPR RI melakukan serangkaian pertemuan dengan Pemerintah Kota Palembang, termasuk Wali Kota Palembang, organisasi perangkat daerah terkait, serta sejumlah elemen masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi lapangan, sekaligus menghimpun berbagai masukan terkait efektivitas kebijakan pembangunan yang telah dan akan dijalankan.
