WahanaNews.co | Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan tiga masalah utama yang terjadi di era pemerintahan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria di DKI Jakarta selama lima tahun belakangan.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan tiga masalah tersebut terkait tingginya harga kebutuhan pokok, banjir, dan minimnya lapangan pekerjaan.
Baca Juga:
Kecewa atas Keputusan Dewan Etik soal Survei Pilkada Jakarta, Poltracking Mundur dari Persepi
"Ada tiga masalah utama yang dihadapi dan dianggap mendesak untuk segera diselesaikan. Saya kira ini juga masih akan menjadi PR bagi pemerintah selanjutnya atau penjabat gubernur yang ada sekarang, yaitu pertama, harga-harga kebutuhan pokok, yang kedua banjir, dan yang ketiga soal lapangan kerja," ujar Djayadi dalam jumpa pers secara daring, Jumat (21/10).
Berdasarkan survei yang dilakukan LSI, sebanyak 52,4 persen masyarakat menilai melambungnya harga kebutuhan pokok di DKI Jakarta sebagai permasalahan utama ibu kota. Kemudian 17,3 persen masyarakat menyatakan banjir merupakan masalah pokok Jakarta.
Tak hanya itu, sulitnya mencari pekerjaan juga dinilai menjadi masalah utama bagi 10,5 persen masyarakat atau responden.
Baca Juga:
Gibran Rakabuming Raka Dukung Dukungan Puan Maharani untuk Kaesang di Pilkada Jawa Tengah 2024
"Yang lain-lain ada soal kondisi keamanan, aparat pemerintah, dan sebagainya. Tapi itu masih lebih sedikit yang menganggap itu sebagai masalah utama," ujar dia.
Di sisi lain, survei juga mencatat bahwa tidak semua program yang diusung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Anies-Riza sukses dan disukai masyarakat.
Salah satu program yakni hunian DP 0 rupiah disebut tidak sebaik program seperti Jakarta International Stadium (JIS), Tebet Ecopark, hingga Kartu Kesejahteraan.
Program hunian itu hanya mencapai 47,5 persen penilaian positif dari masyarakat. Sementara JIS mencapai 90 persen, Tebet Eco Park sebesar 91,1 persen, revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebesar 88,9 persen, serta Kartu Kesejahteraan sebesar 85,3 persen.
"Penilaian positifnya kurang dari 50 persen. Jadi yang menilai positif untuk ini hanya 47,5 persen, enggak sampai 50 persen. Berbeda dengan yang tadi kan ada sampai 90 persen," ujar Djayadi.
Meski begitu, program hunian DP 0 rupiah ini disebut cukup populer di masyarakat. Namun memang kebanyakan masyarakat tidak cukup puas dengan program besutan Anies tersebut.
"Jadi mungkin ini program yang populer, cukup diketahui masyarakat banyak, tetapi penilaian positifnya paling rendah dibandingkan dengan program-program yang lain yang cukup populer juga," ucapnya.
Survei LSI itu dilakukan terhadap 610 responden dengan menggunakan metodologi multistage random sampling dan teknik pengumpulan data wawancara tatap muka pada 8-14 Oktober 2022. Survei memiliki toleransi kesalahan kurang lebih empat persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sementara itu, survei Political Statistics (Polstat) juga mencatat temuan yang sama dengan LSI. Polstat mencatat mayoritas warga DKI kurang puas dengan penanganan Anies terhadap macet hingga banjir.
Sebanyak 74,3 persen masyarakat atau responden mengaku tidak puas dengan kinerja Anies mengatasi macet. Hanya 23,3 persen yang menyatakan puas dengan upaya Anies menangani masalah klasik tersebut.
"Mayoritas warga Jakarta atau 74,3% responden mengaku kurang puas terhadap kinerja Gubernur atau Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan. Hanya 23,3% responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur atau Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Sementara sebanyak 2,4% menjawab tidak tahu atau tidak dapat memberikan tanggapan," bunyi keterangan Polstat.
Kemudian, terkait banjir, sebanyak 48,6 persen masyarakat mengaku kurang puas dengan upaya Anies selama duduk di bangku pemerintahan. Sementara 46,7 persen menyatakan puas terhadap kinerja bakal calon presiden yang diusung NasDem itu. [tum]
