WAHANANEWS.CO, Jakarta - Poltracking Indonesia mengumumkan pengunduran diri dari Persepi sebagai bentuk protes terhadap keputusan Dewan Etik Persepi terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta antara Poltracking dan LSI.
Menurut Poltracking, keputusan Dewan Etik tersebut dianggap tidak adil karena tidak proporsional dan tidak akuntabel dalam proses pemeriksaan kedua lembaga tersebut.
Baca Juga:
Buntut Panjang Perselisihan Poltracking dan Persepi: Data Survei hingga Target Sanksi
"Mulai hari ini, kami resmi keluar dari keanggotaan Persepi. Pengunduran diri ini bukan karena pelanggaran etika," ungkap Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, Selasa (5/11).
Masduri mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan, Persepi hanya menjelaskan metode dan implementasi survei LSI yang dapat dianalisis dengan baik.
Namun, menurutnya, tidak ada penjelasan terkait alasan dan cara analisis tersebut bisa dinyatakan baik.
Baca Juga:
Poltracking: Mayoritas Rakyat Puas dengan Kepemimpinan Jokowi, Angka Tembus 86,5%
Masduri menambahkan, hasil analisis ini seharusnya juga diumumkan kepada publik, namun Dewan Etik Persepi tidak melakukannya.
Dalam pertemuan pertama Dewan Etik, dibahas bahwa LSI melakukan penggantian sekitar 60 PSU (50%) dalam survei Pilkada Jakarta. "Menurut kami, hal ini penting untuk disampaikan ke publik karena penggantian PSU berdampak pada kualitas data," lanjut Masduri.
Pada survei Pilkada Jakarta terakhir, Poltracking mengirimkan 2.000 data yang telah diolah, namun Dewan Etik meminta data 'mentah' yang telah dikirim pada 3 November 2024.
