Namun, ia tak
mengingat kapan kejadian itu berlangsung.
Ia menegaskan,
apa yang disampaikan dalam video adalah fakta di lapangan.
Baca Juga:
Siap Ikuti SOP, ALPERKLINAS Apresiasi Kerja Sama Pemprov NTT dan PLN dalam Kembangkan PLTP
"Itu video
betul, saya marah. Saya tidak ingat persis kapan, karena saya sibuk. Saya marah
karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah
yang bagi," ujarnya kepada wartawan, lewat sambungan telepon, Selasa
(1/6/2021).
Mengenai
bantuan PKH yang dipermasalahkannya, Amon menerangkan bahwa bantuan itu
diberikan setelah Badai Seroja menerjang wilayahnya pada April 2021.
Namun, kata
Amon, bantuan itu diberikan kepada salah satu partai politik.
Baca Juga:
Tembus Rp 50 Triliun, Program MBG Jabar Kalahkan Besaran APBD
Ketua DPRD Alor
kemudian membagikannya kepada warga di wilayahnya.
"Kita
semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini,
tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada
masyarakat, bukan DPRD," bebernya.
Dia
menyayangkan, bantuan itu bersifat kemanusiaan, tetapi kenapa diberikan kepada
partai politik.
