Namun, ia tak
mengingat kapan kejadian itu berlangsung.
Ia menegaskan,
apa yang disampaikan dalam video adalah fakta di lapangan.
Baca Juga:
DPR Selidiki Dugaan Pungutan Rp1,2 Juta di Balik Tragedi Siswa SD NTT
"Itu video
betul, saya marah. Saya tidak ingat persis kapan, karena saya sibuk. Saya marah
karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah
yang bagi," ujarnya kepada wartawan, lewat sambungan telepon, Selasa
(1/6/2021).
Mengenai
bantuan PKH yang dipermasalahkannya, Amon menerangkan bahwa bantuan itu
diberikan setelah Badai Seroja menerjang wilayahnya pada April 2021.
Namun, kata
Amon, bantuan itu diberikan kepada salah satu partai politik.
Baca Juga:
Dua Bibit Siklon Sedang Aktif, BMKG Ingatkan Dampak Cuaca dan Gelombang Laut
Ketua DPRD Alor
kemudian membagikannya kepada warga di wilayahnya.
"Kita
semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini,
tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada
masyarakat, bukan DPRD," bebernya.
Dia
menyayangkan, bantuan itu bersifat kemanusiaan, tetapi kenapa diberikan kepada
partai politik.
