WAHANANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memastikan pemantauan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, upaya penanganan kesehatan tidak boleh berhenti hanya karena kondisi darurat telah berakhir atau api kebakaran berhasil dipadamkan.
Baca Juga:
Komisi IX Soroti Bengkaknya Titik SPPG, Pemerintah Diminta Audit Total
Ia menilai peristiwa kebakaran TPA Jatiwaringin yang mengakibatkan ratusan warga terpaksa mengungsi serta memicu ratusan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi peringatan penting mengenai besarnya dampak bencana lingkungan terhadap kesehatan masyarakat.
Karena itu, persoalan lingkungan dinilai harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketahanan kesehatan nasional.
"Penanganan dampak kesehatan akibat faktor masalah lingkungan tidak cukup dilakukan hanya saat peristiwa terjadi. Pemerintah harus terus memantau kesehatan warga sampai periode meski kebakaran sudah padam," ujar Yahya di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Baca Juga:
DPR Kaget, Komisi IX Mengaku Tak Pernah Dapat Laporan Pengadaan BGN yang Kini Jadi Kasus Korupsi
Menurut Yahya, paparan asap yang berasal dari kebakaran sampah berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang tidak selalu muncul dalam waktu singkat.
Selain kasus ISPA yang telah teridentifikasi, masih terdapat kemungkinan munculnya gangguan kesehatan lainnya dalam jangka menengah maupun jangka panjang.
Oleh sebab itu, pemantauan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
"Mungkin saat ini yang ketahuan baru ISPA, namun potensi masalah kesehatan lain bisa muncul di kemudian hari sehingga Pemerintah harus terus memantau perkembangan kesehatan warga di sekitar lokasi TPA yang terbakar," lanjutnya.
Selain dampak fisik, Yahya juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kondisi psikologis masyarakat yang terdampak kebakaran.
Menurutnya, warga yang harus meninggalkan rumah dan mengungsi akibat bencana lingkungan berpotensi mengalami tekanan psikologis sehingga membutuhkan perhatian serta pendampingan sebagai bagian dari proses pemulihan.
"Termasuk dampak psiko-sosial masyarakat terdampak. Pendampingan psikologi dibutuhkan sebagai bagian dari trauma healing karena musibah lingkungan juga bisa berdampak pada kesehatan mental," katanya.
Lebih lanjut, Yahya mendorong pemerintah untuk membangun sistem post-disaster health monitoring atau pemantauan kesehatan pascabencana yang diterapkan secara khusus bagi masyarakat terdampak bencana lingkungan.
Menurutnya, sistem tersebut penting untuk memastikan setiap warga memperoleh layanan kesehatan yang memadai setelah bencana, sekaligus menjadi sumber data bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kesehatan lingkungan yang lebih tepat sasaran.
Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dalam menangani dampak kesehatan akibat bencana lingkungan di masa mendatang, sehingga proses pemulihan masyarakat tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga menjamin perlindungan kesehatan warga dalam jangka panjang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
