WahanaNews.co | Komisi
II DPR minta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah cara
berpikirnya. Setidaknya, tidak berpikir linier dalam membandingkan penanganan
massa Habib Rizieq Syihab dengan Pilkada serentak 2020, karena keduanya tak bisa
dibandingkan.
Baca Juga:
Pakar Sarankan PDIP Tak Usung Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta, Ini Alasannya
"Memang tidak bisa dibandingkan. Makanya, jadi pejabat
pemerintah itu kita berharap cara pikirnya jangan linier. Jika dibandingkan
dengan Pilkada, di Peraturan KPU sudah dicantumkan tentang larangan berkerumun
berikut sanksinya, sudah ada pengawasan dari Bawaslu dan aparat
kepolisian," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas kepada
wartawan, Senin (16/11/2020).
Menurut Yaqut, masih banyak pelanggaran dalam Pilkada meski
sudah diawasi dan diatur dalam PKPU. Yaqut pun menyindir soal 'keefektifan'
surat berisi ancaman sanksi dari Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara yang
dilayangkan kepada pihak Rizieq.
"Itu pun masih saja banyak terjadi pelanggaran. Lha ini
hanya surat, yang kita nggak tahu apakah sampai nggak surat tersebut ke yang
bersangkutan. Kalau sampai, dibaca nggak surat tersebut? Kan repot kalau yang
begini dijadikan standar pencegahan penyebaran COVID," ujarnya.
Baca Juga:
Babinsa Terus Motivasi Petani Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan
Yaqut pun mempertanyakan sikap Anies terkait kerumunan di
acara Rizieq. Menurutnya, Anies yang biasanya responsif terhadap masalah,
justru tidak terlihat dalam menangani kerumunan acara Rizieq.
"Saya senang ketika di beberapa kesempatan, Gubernur
Anies menekankan pada inovasi, responsif atas masalah, thinking out of the box,
dan sebagainya. Tapi kenapa di kasus kali ini itu tidak muncul?" ucap
Yaqut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut
jajarannya melakukan tindakan proaktif saat ada potensi keramaian massa Habib
Rizieq Syihab. Lalu, Anies membandingkannya dengan penanganan Pilkada serentak
2020.
"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang
melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi
pengumpulan. Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah
surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol
kesehatan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih,
Jakarta Pusat, Senin (16/11).
Tindakan proaktif yang disebut Anies salah satunya imbauan
untuk menaati protokol kesehatan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara
kepada Habib Rizieq dan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta
Pusat.
"Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka
secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin,
Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang
harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan, dan ini dilakukan oleh Jakarta,"
kata Anies. [qnt]
