WAHANANEWS.CO, Jakarta - Startup kecerdasan buatan (AI) asal China, DeepSeek, tengah berada dalam sorotan tajam berbagai pemerintah dan regulator dunia.
Perusahaan teknologi ini sebelumnya menarik perhatian global setelah mengklaim berhasil mengembangkan model AI yang kemampuannya setara dengan ChatGPT, namun dengan biaya pengembangan yang jauh lebih rendah.
Baca Juga:
Microsoft Dorong Pengguna Windows Tinggalkan Chrome, Ini Alasannya
Klaim tersebut sempat memicu antusiasme, sekaligus kekhawatiran terkait aspek keamanan dan tata kelola data.
Sorotan terhadap DeepSeek terutama berkaitan dengan kebijakan keamanan siber dan perlindungan data penggunanya.
Dalam dokumen kebijakan privasi yang dipublikasikan perusahaan, DeepSeek menyebutkan bahwa mereka menyimpan berbagai jenis data pribadi pengguna, mulai dari perintah atau prompt yang dimasukkan ke sistem AI hingga berkas yang diunggah pengguna.
Baca Juga:
Lansia Ditipu Oknum Mengaku Petugas Dukcapil, Wali Kota Jaktim Tegaskan Pelaku Bukan ASN
Seluruh data tersebut disimpan di server yang berlokasi di China, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai privasi, keamanan informasi, serta potensi akses oleh otoritas setempat.
Sejumlah negara pun mulai mengambil langkah konkret untuk membatasi hingga melarang penggunaan layanan DeepSeek.
Pemerintah Australia, misalnya, pada awal Februari memutuskan melarang penggunaan DeepSeek di seluruh perangkat milik pemerintah. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan risiko terhadap keamanan nasional.
Langkah serupa juga ditempuh Republik Ceko. Pada Juli lalu, pemerintah negara tersebut melarang seluruh instansi pemerintahan menggunakan layanan DeepSeek karena kekhawatiran terhadap keamanan dan pengelolaan data sensitif.
Di Prancis, otoritas perlindungan data pada Januari 2025 menyatakan akan meminta klarifikasi langsung kepada DeepSeek.
Otoritas ingin memahami lebih jauh mekanisme kerja sistem AI perusahaan tersebut, termasuk potensi risiko yang dapat mengancam privasi pengguna.
Sementara itu, Jerman mengambil pendekatan berbeda dengan meminta Apple dan Google untuk menghapus aplikasi DeepSeek dari toko aplikasi mereka. Permintaan ini dilandasi kekhawatiran serius terhadap keamanan data pengguna.
India juga tidak tinggal diam. Kementerian Keuangan India menginstruksikan para pegawainya untuk menghindari penggunaan berbagai alat AI, termasuk ChatGPT dan DeepSeek, dalam kegiatan resmi.
Langkah ini diambil karena penggunaan AI dinilai berpotensi membahayakan kerahasiaan dokumen dan data pemerintah.
Italia sempat memblokir aplikasi DeepSeek pada Januari 2025 karena minimnya transparansi terkait pemanfaatan data pribadi pengguna.
Meski demikian, otoritas persaingan usaha Italia kemudian menutup penyelidikan atas dugaan kegagalan DeepSeek dalam memberikan peringatan soal potensi informasi keliru, setelah perusahaan menyetujui sejumlah komitmen yang bersifat mengikat.
Di Belanda, otoritas perlindungan data mengumumkan penyelidikan resmi terhadap praktik pengumpulan data DeepSeek.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat lunak tersebut.
Selain itu, pemerintah Belanda melarang pegawai negeri sipil menggunakan aplikasi ini dengan alasan kebijakan keamanan terhadap negara-negara yang memiliki program siber ofensif.
Korea Selatan turut mengambil langkah tegas. Pada pertengahan Februari, otoritas perlindungan data negara itu menangguhkan unduhan baru aplikasi DeepSeek setelah perusahaan mengakui belum sepenuhnya mematuhi aturan perlindungan data pribadi.
Akses pegawai pemerintah terhadap aplikasi ini juga sempat diblokir sementara, sebelum akhirnya kembali dibuka pada akhir April.
Taiwan juga memberlakukan larangan total penggunaan DeepSeek di seluruh instansi pemerintahan.
Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap risiko keamanan nasional, potensi sensor, serta kemungkinan data pengguna disimpan atau diakses di China.
Namun, sikap berbeda justru ditunjukkan Rusia. Presiden Vladimir Putin pada awal Februari menginstruksikan Sberbank untuk menjalin kerja sama dengan peneliti China dalam pengembangan proyek kecerdasan buatan bersama, termasuk dengan pihak-pihak yang terkait di China.
Di Amerika Serikat, pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan penerapan sanksi yang berpotensi menghambat DeepSeek dalam memperoleh teknologi asal AS.
Selain itu, pemerintah AS juga membahas kemungkinan pembatasan akses warga Amerika terhadap layanan AI tersebut.
Tekanan terhadap DeepSeek di AS juga datang dari legislatif. Sejumlah anggota parlemen mendesak Departemen Pertahanan untuk memasukkan DeepSeek ke dalam daftar perusahaan yang diduga memberikan dukungan terhadap militer China.
Sebelumnya, para senator Partai Republik juga meminta Departemen Perdagangan mengevaluasi potensi celah keamanan data dari model AI open source asal China, termasuk DeepSeek.
Meningkatnya pengawasan dan pembatasan di berbagai negara ini menegaskan bahwa isu keamanan data, privasi, dan kedaulatan digital menjadi faktor krusial dalam penerimaan teknologi kecerdasan buatan lintas negara, khususnya yang dikembangkan oleh perusahaan berbasis di China.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
