WahanaNews.co, Jakarta - Saat ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berperan sebagai kelompok oposisi terhadap pemerintah setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (21/2).
Penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN menandai bergabungnya Partai Demokrat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
DJP Kalbar Fokus Maksimalkan Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan untuk Meningkatkan Pendapatan Negara
Sebelumnya, selama hampir satu dekade, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan sejak Pemilihan Presiden 2014.
Dengan bergabungnya AHY, delapan dari sembilan partai yang ada di DPR RI menjadi bagian dari koalisi yang mendukung Jokowi.
Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi secara perlahan-lahan memperkuat dukungan di periode keduanya.
Baca Juga:
Wakil Baleg DPR: Periode Ini Harus Ada Pemekaran Daerah
Pada Pemilihan Presiden 2019, Jokowi mendapat dukungan dari PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, dan PPP, yang setara dengan 60,7 persen suara di DPR RI.
Kekuatan Jokowi semakin bertambah setelah pemilihan tersebut, di mana ia berhasil meyakinkan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk masuk ke dalam pemerintahan.
Prabowo, yang sebelumnya menjadi rival Jokowi dalam dua pemilihan presiden berturut-turut, diangkat menjadi Menteri Pertahanan, sementara Sandiaga Uno, yang pada saat itu merupakan kader Gerindra, diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Dengan tambahan dukungan dari Gerindra, Jokowi berhasil menguasai 81,91 persen kursi di DPR RI sejak awal periode kedua.
Di tengah jalan, tepatnya 15 Juni 2022, Jokowi merangkul Partai Amanat Nasional (PAN). Ia memberi jatah kursi Menteri Perdagangan untuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Hari ini, Jokowi memberi jatah menteri untuk Partai Demokrat. Dengan bergabungnya AHY, Jokowi menguasai hampir seluruh kursi di DPR RI.
Total kursi partai-partai pendukung Jokowi di DPR saat ini mencapai 525 dari 575 kursi. Artinya, kekuatan Jokowi di parlemen mencapai 91,3 persen.
PKS mengaku tak masalah menjadi oposisi semata wayang atau oposisi tunggal. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan tak terpengaruh keputusan Demokrat merapat ke Jokowi.
"Semua bebas buat pilihan. PKS istikamah Insya Allah," kata Mardani, melansir CNN Indonesia, Rabu (21/2/2024).
Sebelumnya, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid, pernah menyatakan bahwa PKS konsisten menjadi oposisi sampai 2024.
Dalam Pemilihan Presiden 2024 ini, PKS bergabung dengan Partai NasDem dan PKB membentuk koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Sedangkan Partai Demokrat, yang semula menjadi oposisi di DPR, bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bersama Golkar, Gerindra, PAN dan partai lain, yang semuanya di belakang Presiden Jokowi.
Sementara itu Antara melaporkan bahwa masuknya AHY ke pemerintahan sudah direstui ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Bapak SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk Mas AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ossy Dermawan, mengutip Tempo.
Ossy, yang juga sekretaris pribadi SBY itu, menyampaikan bahwa AHY bertemu SBY, Selasa (20/2/2024) di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk memohon doa restu untuk perjalanannya ke depan dalam mengemban amanah sebagai menteri ATR/kepala BPN.
Ossy menyatakan bahwa SBY tidak hadir dalam upacara pelantikan putranya sebagai Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) karena baru saja tiba di kediamannya di Cikeas setelah melakukan kunjungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dalam konteks kepemimpinan Jokowi pada periode 2014-2019 dan 2019-2024, Partai Demokrat secara konsisten menegaskan peran mereka sebagai partai oposisi terhadap pemerintah.
Namun, dalam dinamika politik yang berkembang menjelang Pemilu 2024, Partai Demokrat mendapati diri mereka bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Jokowi.
Partai Demokrat memiliki pertimbangan sendiri untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin di tahun terakhir kepemimpinan mereka, yang tersisa hingga 8 bulan mendatang.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
