"Inilah yang saya lihat menjadi faktor penting di alam bawah sadarnya seorang Prabowo. Dari premis ini, tidak heran jika keamanan dan kenyamanan proses pemilu, menjadi faktor kunci kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Dan itu hanya bisa diperoleh oleh Prabowo, jika dukungan Presiden Jokowi tidak terbelah kepada siapapun kecuali kepada dirinya," ujar Andika.
Sehingga, lanjut dia, menjadikan Gibran sebagai cawapres, meski berisiko, adalah opsi yang paling realistis dan taktis bagi Prabowo. Harapannya untuk mengatasi trauma kecurangan dan manipulasi di setiap Pemilu yang pernah diikutinya.
Baca Juga:
Survei Indikator Ungkap 85,3 Persen Warga Yakin Presiden Prabowo Pimpin RI Lebih Baik
Terlebih lagi, menurut Andika, peluang Prabowo untuk menang di Pilpres 2024 bisa dibilang lebih besar dibanding 2014 dan 2019. Berdasarkan hasil survei banyak lembaga, termasuk survei yang dilakukan oleh Poligov sejak Maret 2023, dalam simulasi head to head Prabowo dan Ganjar, elektabilitas Prabowo konsisten di atas Ganjar dengan jarak 3-9 persen.
Dengan hasil survei tersebut, Prabowo tentunya melihat hal itu sebagai modal kuat untuk menang. Namun, keunggulan tersebut tentu bisa berubah jika Prabowo tidak bisa memastikan keamanan dan kenyamanan politik dalam penyelenggaran pemilu.
"Sehingga, di luar alasan konflik kepentingan putusan MK yang penuh dengan aroma nepotisme dan isu politik dinasti, bagi Prabowo, menjadikan Gibran yang notabenenya putra Presiden Jokowi sebagai wapres, adalah jalan terbaik untuk mendapatkan garansi politik untuk terhindar dari potensi kecurangan dan penyalahgunaan aparat negara yang selama ini kerap menghantui dirinya," kata Andika.
Baca Juga:
Anggota DPD RI Komeng, Sebut Prabowo Betul-betul Ingin Menyatukan Semua Pihak
"Itu sebabnya, selain pertimbangan taktis elektoral, Gibran juga merupakan jawaban dari perasaan insecure Prabowo," lanjutnya.
Meski demikian, kata Andika, majunya Gibran sebagai cawapres, bukan berarti tidak mengandung persoalan serius. Dengan status sebagai putra Presiden, potensi penyalahgunaan instumen negara akan selalu ada.
"Kita berharap itu tidak terjadi. Publik akan sangat mewaspadai Presiden Jokowi agar dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang netral dan mampu menahan diri dari berbagai godaan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya demi kepentingan putranya," ujar Andika.
