WahanaNews.co | Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat (30/12) memunculkan penolakan dari sejumlah kalangan.
Salah satu yang menolak Perppu Cipta Kerja adalah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia).
Baca Juga:
Sejarah Serikat Pers Republik Indonesia
Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat menilai, rakyat Indonesia saat ini lebih butuh Perppu Pembatalan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.
Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan kewajiban kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun, menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta larangan menerbitkan peraturan pelaksana baru sebagai turunan dari Undang Undang Cipta Kerja.
Menurut Mirah, bila ingin memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan kepastian hukum sesuai Putusan MK, seharusnya pemerintah menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
Baca Juga:
Erick Thohir: Tidak Mungkin Saya Bentuk Holding Memperlemah PLN!
"Mengembalikan berlakunya seluruh Undang Undang yang terdampak Omnibus Law. Termasuk kembali memberlakukan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta seluruh peraturan turunannya," kata Mirah dalam rilis yang diterima, Sabtu (31/12).
Selain itu, dia juga berpendapat, Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja khususnya kluster Ketenagakerjaan bisa berdampak buruk karena membuat pekerja Indonesia semakin miskin.
"Hal ini karena Undang Undang Cipta Kerja telah menghilangkan jaminan kepastian kerja, jaminan kepastian upah dan juga jaminan sosial bagi pekerja Indonesia," jelasnya.