WahanaNews.co, Jakarta - Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto jalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propter test sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Senin, (13/11/2023).
Salah satu paparannya, Agus menyinggung soal konflik vertikal di Papua. Agus mengatakan untuk mengatasi konflik vertikal di Papua perlu cara pendekatan seperti smart power.
Baca Juga:
4.000 Prajurit TNI Kena Sanksi Akibat Terlibat Judi Online
"Seperti masalah di Papua, pendekatan smart power yang dikombinasikan hard power, soft power, diplomasi militer mutlak dilakukan," kata Agus di ruang Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, melansir VIVA.
Dia pun menyinggung aspek hard power yang juga bisa berperan sebagai ‘jembatan’ dalam rangka penegakan hukum.
Lalu, maksud aspek soft power yaitu mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua Menurut dia, pendekatan soft power tersebut sepatutnya dilakukan bersama-sama dengan bersinergi antara TNI serta pihak terkait seperti kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Sementara, diplomasi militer dilakukan bisa dengan melalui mediasi.
Baca Juga:
Danpuspom TNI Pimpin Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum Tahun 2024
Kata Agus, upaya itu juga bisa dengan pertukaran personel TNI dengan negara-negara di Kawasan.
"Diplomasi militer ini dilakukan untuk membangun hubungan interpersonal antar prajurit. Serta menciptakan persamaan pandangan tentang pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua," ujar Agus.
Sebelumnya, Agus juga membeberkan visi TNI Prima untuk jadikan TNI yang responsif, modern, dan integratif.
