WahanaNews.co | Terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018, KPK telah menetapkan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. KPK mengungkapkan dalam kasus ini Budhi meraup Rp 2,1.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan perkara ini dimulai saat Budhi memerintahkan Kedy Afandi (KA) untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Banjarnegara. Kedy Afandi merupakan orang kepercayaan Budhi.
Baca Juga:
KPK Periksa Budi Gunawan Terkait Kasus Bupati Banjarnegara
"Di bulan September 2017, BS memerintahkan KA yang adalah orang kepercayaan dan juga pernah menjadi ketua tim sukses dari BS saat mengikuti pemilihan kepala daerah untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan," ujar Firli, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021).
Pada pertemuan tersebut, sesuai perintah Budhi, Kedy menyampaikan paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) 20 persen dari nilai proyek. Perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek diwajibkan memberikan commitment fee 10 persen dari nilai proyek.
"Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah kediaman pribadi BS yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara," tutur Firli.
Baca Juga:
Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara, Pegawai PT Sambas Wijaya Diperiksa KPK
Pada pertemuan selanjutnya, BS secara langsung menyampaikan, di antaranya, menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu, dengan pembagian lanjutan, senilai 10 persen untuk BS sebagai commitment fee dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.
"BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang," ujarnya.
Firli mengatakan Kedy selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat mengatur pembagian proyek. KPK menduga proyek itu juga dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.
