WahanaNews.co | Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional Dewan Pimpinan Nasional Srikandi Pemuda Pancasila (Munas DPN Srikandi PP).
Menurutnya ajang tersebut bisa dijadikan momen kebangkitan kepemimpinan perempuan di Indonesia dan mirip dengan pembentukan badan di PBB untuk perempuan, UN Women.
Baca Juga:
Ridwan Kamil Sampaikan Terima Kasih atas Dukungan Pemuda Pancasila di Pilkada DKI Jakarta
"UN Women melaporkan, pandemi Covid-19 selain menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi, juga turut menyebabkan krisis sosial berupa meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, beban kerja domestik, dan menyebabkan lebih banyak perempuan kehilangan pekerjaan," ujar Bamsoet usai menerima DPN Srikandi PP, di Jakarta, Senin (1/11/21).
“Kondisi di Indonesia juga tidak jauh berbeda. LBH APIK mencatat selama pandemi Covid-19 periode 16 Maret-November 2020, tercatat ada 710 kasus pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia,” tambah Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, kemudahan mengakses pendidikan merupakan salah satu kunci agar perempuan Indonesia bisa semakin meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya.
Baca Juga:
Sekretaris Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila Apresiasi Peluncuran Aplikasi Kita Pancasila: Terobosan Baru
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan dalam Profil Perempuan Indonesia 2020, masih terjadi kesenjangan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan.
Terlihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas. RLS penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan. RLS laki-laki sudah melampaui target RPJMN 2015-2019 yaitu 8,8 tahun sedangkan untuk perempuan belum dicapai.
"Dibalik berbagai kekurangan, ada satu hal yang patut disyukuri. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen secara nasional cenderung terus meningkat. Pada tahun 2019 perempuan di parlemen mencapai 20,52 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang hanya 17,32 persen. Berdasarkan distribusi provinsi, hanya terdapat 9 provinsi yang persentase keterlibatan perempuan di parlemen lebih tinggi dibandingkan angka nasional, yaitu provinsi Kalimantan Tengah (35,56 persen), Sulawesi Utara (28,89 persen), Sulawesi Selatan (27,71 persen), Gorontalo dan Maluku Utara (26,67 persen), Sulawesi Tengah (24,44 persen), Maluku (23,26 persen), DKI Jakarta (21,7 persen) dan Sumatera Selatan (21,33 persen)," jelas Bamsoet.
