WahanaNews.co | Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan,
membandingkan penanganan massa Habib Rizieq Shihab dengan
Pilkada Serentak 2020. Bagi
anggota Komisi II DPR, Djarot Saiful Hidayat, Anies berkilah
belaka.
"Tidak
bijak kalau ketidakmampuan tegakkan kebijakan dan aturan yang sudah dibuatnya
sendiri dengan jurus ngeles serta membandingkan dengan konteks Pilkada Serentak," kata Djarot kepada
wartawan, Selasa (17/11/2020).
Baca Juga:
HRS Sebut ‘Negara Darurat Kebohongan’, Pengacara: Itu Dakwah
Ketua DPP
PDIP ini pun menyarankan Anies berfokus menerapkan aturan yang telah dibuat
oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap aturan diterapkan tanpa pilih kasih.
"Sebaiknya
fokus saja pada penegakan aturan yang sudah dibuat Pemprov DKI tanpa pandang
bulu," ucapnya.
Lebih
lanjut Djarot menilai perbandingan yang dilakukan Anies tidak relevan. Ia pun
mengajak semua pihak agar terus bekerja sama untuk memutus mata rantai
penyebaran Covid-19.
Baca Juga:
Habib Rizieq Bebas, Ini Respon Pecinta HRS di Majalengka
"Nggak
relevan," ujarnya.
Dihubungi
secara terpisah, Wasekjen PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menilai, perbandingan antara penanganan massa Habib Rizieq dan
Pilkada Serentak memiliki konteks yang berbeda.
Namun, pada prinsipnya, sudah ada aturan pusat dalam Perppu Nomor
2 Tahun 2020 yang mengatur penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19.
"Ya,
kan memang konteksnya beda. Tapi konteksnya beda, yang dimaksud adalah di
daerah-daerah yang pilkada itu berbeda dengan situasi di yang Jakarta yang
tidak pilkada," kata Arif saat dihubungi.
"Tapiin-prinsipadalah
sama, ketika kita baca Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu tentang penegakan disiplin
dan hukum dalam menghadapi pandemi Covid-19. Nah, ini kan menyangkut kerumunan
berapa yang boleh dan seterusnya," sambungnya.
Arif
kemudian mendesak agar kepala daerah tidak diskriminatif dalam menegakkan
disiplin protokol kesehatan.
Sebab,
menurutnya, ada kerumunan pendukung Nikita Mirzani yang dibubarkan, namun ada
juga kerumunan lain yang dibiarkan.
"Saya
kan membaca berita juga yang kerumunan mendukung Nikitadibubarin.
Lah yang kelompok yang lain tidak dibubarkan, hanya diingatkan. Ini kan tidak
adil. Ini kan diskriminatif. Nah, saya berharap setiap gubernur, bupati, wali
kota menjalankan politik yang sama dalam menerapkan protokol kesehatan
menghadapi pandemi Covid-19," ungkap Wakil Ketua Komisi II
DPR ini.
Diketahui,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jajarannya melakukan tindakan saat
ada potensi keramaian massa Habib Rizieq Syihab. Lalu Anies membandingkannya
dengan penanganan Pilkada Serentak 2020.
"Anda
boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat
mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat
Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi)
mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan,"
ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin
(16/11/2020).
Hari ini,
Anies menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kerumunan di acara
Habib Rizieq Shihab. [dhn]
