WahanaNews.co, Jakarta - Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengungkapkan ketidaknormalan dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama Pemilu 2024.
Salah satu peristiwa yang menjadi perbincangan di media sosial Twitter adalah lonjakan suara yang dialami oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pada Sirekap pada Kamis (15/2/2024) pukul 19.00 WIB.
Baca Juga:
KPU DKI Jakarta Tegaskan Tidak Mengeluarkan Quick Count, Hanya Rekapitulasi Manual
Pada saat itu, data menunjukkan bahwa Anies-Muhaimin mendapatkan suara sebesar 31,98 persen, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memperoleh suara sebesar 51,63 persen, dan untuk pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mendapat suara sebesar 16,4 persen.
Namun, pada pukul 20.30 WIB, data tersebut mengalami perubahan di mana suara Anies-Muhaimin turun dari 31,98 persen menjadi 25,43 persen.
"Kenapa, ternyata ada satu TPS di Lampung itu dikasih suara 3,5 juta, ini nggak tau kesalahan apa disengaja atau apa, tapi ini menimbulkan kehebohan kemarin viral," katanya dalam konferensi pers secara online, Sabtu (17/2/2024).
Baca Juga:
KPU Kabupaten Mukomuko Minta PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman Saat Pilkada 2024
Ismail Fahmi menuturkan, kesalahan Sirekap bukan terjadi untuk suara paslon Anies-Muhaimin saja, tetapi juga terjadi pada paslon Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.
Hal ini sebenarnya telah diprediksi oleh beberapa gerakan sipil untuk pengawalan pemilu, karena sistem Sirekap dinilai belum diuji untuk penyelenggaraan di tingkat yang lebih luas.
"Pertama, kami diskusi dengan teman-teman Perludem, Elsam juga, mereka melihat sirekap ini belum siap, belum dites luas sehingga ketika di-rollout luar biasa banyak, muncul banyak sekali masalah dan mereka sudah menduga itu terjadi," imbuh dia.
Menurut Ismail, suara yang tercatat dalam Sirekap sebenarnya tidak digunakan untuk menentukan pemenang dalam pemilihan presiden (pilpres).
Penentuan hasil resmi Pilpres 2024 akan tetap dilakukan melalui proses perhitungan suara berjenjang yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.
Meskipun begitu, Ismail menegaskan bahwa Sirekap menjadi satu-satunya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengawasi langsung perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang.
Ia mengatakan bahwa argumen yang menyatakan Sirekap hanya berfungsi sebagai alat kontrol dari KPU tidak dapat diterima, karena Sirekap menjadi satu-satunya cara bagi publik untuk mengontrol proses tersebut.
Selain itu, KPU juga dianggap lalai terhadap kekurangan Sirekap, karena hanya bertindak secara kasuistik dan menunggu jika ada sesuatu yang menjadi viral di media sosial.
"Seperti disampaikan ada pola tadi kalau sudah rame di medsos baru diperbaiki," ucapnya.
Sementara itu, Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) terus menyuarakan terjadinya kecurangan di Pilpres 2024.
Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming memenangkan Pilpres 2024.
Terbaru, Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Refly Harun menyinggung hilangnya 3 juta suara pasangan AMIN.
Refly Harun juga mengaku siap buka-bukaan data jelang penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh KPU, nanti.
Refly Harun memastikan siap membuka tabulasi nasional hasil pilpres 2024 yang dikumpulkan oleh internal Timnas AMIN.
Pasalnya, menurut Refly, banyak anomali hingga dugaan kecurangan dalam proses real count yang dilakukan KPU di aplikasi Sirekap.
"Kami punya tabulasi nasional yang setiap hari data dari saksi kami terima. Ini adalah data akurat yang bisa kami pertanggungjawabkan," ujar Refly Harun dalam konferensi pers, melansir Tribunnews, Minggu (18/2/2024).
Refly menyinggung soal penggelembungan data ke paslon 02, hingga pemangkasan perolehan Anies-Muhaimin, terbesar sebanyak 3 juta suara.
"Akan kami buka saat menjelang KPU memutuskan. Kami buka bila ada terjadi perbedaan. Tabulasi yang kami buat lengkap dengan form C hasil," ujar Refly.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi dalam membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sirekap.
"Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Dia pun memastikan bahwa kesalahan konversi itu akan segera dikoreksi.
Sebab, KPU tak boleh berbohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Di sisi lain, keinginan Gibran Rakabuming Raka untuk bertemu dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden lain, ditanggapi Anies Baswedan.
Alih-alih menyambut baik keinginan Gibran, Anies justru enggan untuk bertemu dengan pasangan calon lainnya selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum berakhir.
Anies menilai, pertemuan dapat dilakukan setelah semua urusan Pemilu 2024 berakhir.
Anies pun enggan bertemu dengan Gibran untuk saat ini.
“Ya nanti saja kalau sudah beres semua,” kata Anies di Masjid Al Alzhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).
Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah mengumpulkan berbagai data dan fakta soal kecurangan yang terjadi di lapangan selama proses pemungutan suara.
Anies menekankan bahwa yang terpenting bukan hanya siapa yang memenangkan Pilpres 2024, tetapi memastikan prosesnya berlangsung jujur dan adil.
“Yang penting (pemilu) terjadi jujur dan adil dan pemilihan itu berdasarkan pilihan warga, bukan berdasarkan tekanan, bukan berdasarkan imbalan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Terakhir, Anies mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Pilpres 2024 melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI maupun menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Iya memang begitu. Karena itu lah saya sampaikan kepada semua, kumpulkan saja fakta-fakta kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan dan itu perlu kita tunjukan nanti ke Bawaslu,” katanya.
Sebelumnya, Gibran menyatakan ingin sowan ke calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 dan 3 setelah rangkaian Pilpres 2024 berlangsung.
Hal itu disampaikan Gibran saat berpidato di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu, 14 Februari 2024.
"Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon (pasangan calon) nomor 1, paslon nomor 3," ujar Wali Kota Solo itu.
Sebagaimana diketahui, saat acara di Istora Senayan itu dilakukan hasil sementara quick count atau hitung cepat Pilpres yang dilakukan sejumlah lembaga survei memperlihatkan keunggulan pasangan Prabowo-Gibran.
Anies Baswedan juga enggan menanggapi sikap Presiden Joko Widodo yang mengaku telah memberikan selamat pada capres dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia membiarkan, penilaian itu dilakukan oleh masyarakat.
“Ya biar masyarakat saja yang menilai,” ucap Anies di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024)
Anies enggan berkomentar soal posisinya jika akhirnya dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2023.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih untuk menunggu proses penghitungan suara selesai.
“Tuntaskan dulu, satu-satu,” sebut dia.
Tapi, Anies menyatakan sepakat dengan pernyataan Jokowi, yang meminta pihak yang tak puas melaporkan indikasi kecurangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baginya, saat ini yang terpenting menemukan data dan fakta soal adanya kecurangan itu.
“Iya memang begitu. Karena itu lah saya sampaikan kepada semua, kumpulkan saja fakta-fakta kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan dan itu perlu kita tunjukan nanti ke Bawaslu,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan bahwa ia telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran pada malam Rabu (14/2/2024).
Hal ini terjadi meskipun hasil suara baru saja muncul dari perhitungan cepat sementara atau quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei.
Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Mardani Ali Sera, merasa kecewa dengan sikap Jokowi tersebut.
Menurutnya, Jokowi tidak menunjukkan sikap yang sesuai dengan etika seorang negarawan. Mardani berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hasil perhitungan suara yang sah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
