WahanaNews.co | BNPT mengingatkan semua elemen bangsa terkait potensi peningkatan gerakan radikal menjelang Pemilu Serentak 2024. Hal itu diungkapkan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid, Sabtu (19/11/2022).
Pasalnya, kata Nurwakhid, gerakan radikalisme-terorisme dominan dipicu oleh politik identitas berdasarkan agama.
Baca Juga:
Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Papua Barat Daya, Ini Peran Kesbangpol dan FKPT
"Untuk menghadapi Pemilu 2024, maka yang radikalisme, terorisme ini, faktor dominan yang memicu adalah politisasi agama atau politik identitas," ujar Nurwakhid di acara diskusi Garda Nasionalis bertajuk 'Menghadapi Pertarungan Ideologi di Pemilu 2024' di Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Sabtu (19/11/2022).
Selain Nurwakhid, narasumber lain dalam diskusi ini adalah pengamat politik dan penggiat media sosial Rudi S Kamri dan Mantan Narapidana Teroris Sofyan Tsauri.
Sementara Garda Nasional terdiri dari sejumlah organisasi pro demokrasi dan toleransi, seperti Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Barisan Rakyat Indonesia Gelorakan Demokrasi (Brigade), Forum Borneo Internasional (FBI), Gagasan Amanah Muda Indonesia (GAMI), dan Komunitas Anak Bangsa.
Baca Juga:
Tangkal Paham Radikal dan Teroris, BNPT Bentuk FKPT di Papua Barat Daya
Nurwakhid menilai potensi kelompok-kelompok radikal-teroris memanfaatkan momentum Pemilu selalu ada. Salah satu cara mudah bagi mereka untuk masuk di arena pemilu melalui politisasi agama atau politik identitas.
"Potensi selalu ada, kita hanya menjaga, meminimalisir supaya potensi-potensi tidak berkembang. Kita sudah membuktikan bahwa potensi ancaman terorisme, radikalisme saat ini kan bisa kita eliminir sehingga kemarin penyelenggaraan G20 bisa berjalan aman, lancar, dan sukses," ungkap dia.
BNPT, kata Nurwakhid, akan melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mencegah politik identitas dan masuknya ideologi transnasional dalam pesta demokrasi. Upaya tersebut dilakukan sesuai tugas dan fungsi BNPT, yakni merumuskan kebijakan, mengimplementasikannya serta mengkoordinirnya.
"BNPT itu lembaga non kementerian di bawah pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap elemen bangsa dan negara, tentu termasuk kita juga diskusi, dialog atau melakukan koordinasi dengan seluruh elemen termasuk partai politik," jelas dia.
Lebih lanjut, Nurwakhid menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan musuh bersama seluruh umat manusia, seluruh bangsa dan seluruh agama.
Karena itu, kata dia, upaya pemberantasan terorisme dan radikalisme menjadi tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja.
"Dibutuhkan peran aktif dan produktif dari seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk selalu mengglorifikasi, untuk menjadi influencer bagi perdamaian, menjalin toleransi, persatuan, cinta tanah air dan bangsa, menghormati dan mengamalkan ideologi Pancasila, menghayati kebhinekaan dan NKRI," pungkas Nurwakhid.
Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengingatkan semua pihak khususnya partai-partai politik agar tidak menggunakan ideologi kebencian dan intoleran demi meraup keuntungan elektoral atau suara menyosong Pemilu Serentak 2024. Menurut Boy, ideologi tersebut bukanlah kepribadian bangsa Indonesia dan berpotensi merusak keutuhan NKRI.
"Jauhkan (ideologi kebencian), berdemokrasi secara bermartabat dengan memberikan ruang kebebasan, tetapi tidak membangun karakter-karakter kebencian atau negative thinking yang tentunya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa," ujar Boy di sela-sela acara Parade Budaya Nusantara BNPT dengan rute Sarinah-Bundaran HI-Sarinah, Jakarta, pada Minggu (6/11/2022).
Menurut Boy, kualitas demokrasi dan pemilu akan bagus jika semua pihak menghargai satu sama lain. Apalagi, kata dia, pilihan politik merupakan hak masing-masing warga negara dan tidak dipaksakan dengan menggunakan ideologi kebencian atau intoleran.
"Yang terpenting kita menjaga, jangan sampai menggunakan ideologi kebencian, ideologi intoleran, yang karakternya itu mirip dengan karakter dari ideologi terorisme, mirip yah. Walaupun tidak semua orang intoleran itu teroris, tetapi sedapat mungkin intoleran itu bukanlah sebuah kepribadian bangsa Indonesia," imbuh Boy.
Boy tidak memungkiri jika ideologi kebencian dan intoleran bisa masuk dan merasuki semua pihak. Karena itu, dia berharap semua elemen bangsa termasuk parpol tidak memberikan ruang bagi berkembangnya ideologi kebencian tersebut.
"Kita nanti akan menggelarkan acara, sarasehan dengan melibatkan elemen partai politik, kita akan ajak semua," tandas dia. [rna]
