WahanaNews.co | Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai anggaran pembuatan sumur resapan Pemprov DKI Jakarta yang mencapai 416 miliar sia-sia.
Menurut Gembong, ketimbang digunakan untuk pembuatan sumur resapan, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan dana tersebut untuk pengendalian banjir berupa normalisasi.
Baca Juga:
Sering Bolak-balik Lintasi Sumur Resapan di Bona Indah, Ternyata Mobil Ini Milik…
Dengan alasan itu, pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, pihaknya menolak usulan dana sekitar Rp 100 miliar lebih yang akan digunakan untuk pembuatan sumur resapan.
"Tahun ini diajukan sekitar Rp 100 miliar sekian, ga sampai Rp 200 miliar. Tahun 2021 yang besar, Rp 416 miliar kalau tidak salah. Besar kan? Coba dibeliin cendol itu," ujar Gembong di DPRD DKI Jakarta, Jumat, (12/11/2021).
Gembong menjelaskan, pembuatan sumur resapan dinilai tidak menyelesaikan masalah banjir walau sudah menghabiskan anggaran besar.
Baca Juga:
Sebut Tak Semua Air Bisa Meresap, Ini Dalih Kontraktor Sumur Resapan
Ia menyayangkan keputusan Anies yang tidak menggunakan dana jumbo itu untuk merelokasi penduduk di bantaran kali agar normalisasi dapat berjalan.
"Kalau dulu Pak Anies mau melakukan eksekusi dua pekerjaan, bisa selesai sekaligus, penataan permukiman bisa tertata dengan baik kemudian pengentasan banjir juga bisa dilakukan dengan baik. Tapi tuh sampai tahun keempat kan tidak ngapa-ngapain," kata Gembong.
Sejak awal menjabat, program pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal ini menjadi andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mencegah banjir dan penurunan tanah di Jakarta.
