WahanaNews.co, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai tak etis jika dalam suatu organisasi muncul pengurus tandingan usai digelarnya sebuah forum musyawarah organisasi seperti Munas atau Muktamar.
Hal ini disampaikan saat menghadiri acara Forum Silaturahmi Antar-Travel Haji dan Umroh (SATHU) dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) di Jakarta, Senin (2/9).
Baca Juga:
Pemkab Simalungun Lantik 33 Pejabat Administrator dan Pengawas
Awalnya, Ma'ruf mengucapkan selamat kepada Amphuri yang sudah menggelar Munas sehingga terpilih para pengurus baru. Ia menganggap wajar jika ada persaingan sebelum Munas.
"Kalau tadi dibilang ada kompetisi, ada persaingan, boleh saja sebelum Munas selesai," kata Ma'ruf dalam video yang diunggah di kanal YouTube Wakil Presiden RI, melansir CNN Indonesia.
Ma'ruf lantas membandingkan dengan kondisi di internal Nahdlatul Ulama (NU). Sebelum Muktamar Ma'ruf bilang pasti ada 'gegeran' atau persaingan satu sama lain yang ingin maju sebagai kandidat pemimpin organisasi.
Baca Juga:
58 Pejabat Administrator dan Pengawas Kota Sibolga Dilantik
Namun, ia menyatakan setelah Muktamar berakhir pasti terjadi 'ger-geran' atau tertawa dan saling berangkulan satu sama lain.
"Kalau sebelum Munas boleh saja bersaing, tapi kalau sudah selesai harus saling merangkul, ger-geran itu saling ketawa. Selesai wa billahi taufiq wal hidayah," kata dia.
Karena itu, Ma'ruf berharap jangan sampai muncul pengurus tandingan dalam suatu organisasi jika forum musyawarah sudah selesai.
"Jangan sampai ada muncul lagi pengurus tandingan, itu tidak etis seperti itu ya, bukan watak bangsa Indonesia, bukan watak orang Islam seperti itu. Jadi, itu harus dijaga ya, suasana sesudah Munas itu kerja, sebelum Munas boleh bersaing," kata dia.
Ma'ruf saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKB masa bakti 2024-2029, hasil Muktamar ke-6 PKB di Bali, Agustus lalu.
Belakangan muncul wacana menggelar muktamar tandingan oleh mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy dan rekan-rekannya. Rencananya, muktamar tandingan akan digelar di Jakarta September ini.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A.Malik Haramain mengatakan, pihaknya menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September mendatang.
"Mandat yang kami terima itu, agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara kita jadwalkan (muktamar ) tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta," kata Haramain, saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
