WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ledakan kelahiran partai politik baru dinilai mencerminkan gairah partisipasi politik yang tinggi, tetapi belum tentu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi yang lebih representatif.
Munculnya partai-partai baru seperti Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat dibaca sebagai terbukanya ruang bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politik melalui berbagai wadah yang tersedia.
Baca Juga:
Deklarasi Politik Gerakan Rakyat, Bidik Kemenkum Awal 2026
Namun analis politik Nurul Fatta mengingatkan bahwa ukuran demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya partai yang berdiri.
Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah sejauh mana partai-partai tersebut benar-benar mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara substantif.
“Masalahnya, kehadiran partai-partai baru sejauh ini belum membawa dan menawarkan ide besar, garis ideologis, atau agenda politik yang substantif berbeda dari partai-partai lama,” ungkap Fatta kepada RMOL, Selasa (20/01/2025).
Baca Juga:
Lamhot Sinaga Ajak Pemuda Jadikan Sumpah Pemuda Momentum Persatuan dan Kontribusi Nasional
Ia menilai, hampir semua partai baru menggunakan narasi kepentingan rakyat tanpa diferensiasi ideologi atau program yang jelas.
Akibat kondisi tersebut, fragmentasi partai justru berpotensi melemahkan keterwakilan rakyat karena suara publik terpecah ke dalam banyak partai dengan gagasan yang serupa.
Fatta menegaskan bahwa fragmentasi hanya akan bernilai positif apabila lahir dari perbedaan aspirasi yang nyata, ideologi yang spesifik, atau kepentingan sosial yang benar-benar diperjuangkan.
“Jika partai baru hanya menjadi reinkarnasi politisi yang tidak laku, bahkan diisi oleh politisi yang berpindah-pindah tanpa perbedaan sikap politik yang jelas, maka publik wajar mempertanyakan motif pendiriannya,” tegas Fatta.
Ia mempertanyakan apakah kelahiran partai-partai tersebut benar-benar didorong oleh aspirasi politik yang tidak terwadahi, atau sekadar ambisi elite untuk menduduki jabatan struktural partai.
Partai Gema Bangsa disebutnya sebagai contoh konkret dari problem tersebut karena posisi ketua umum dan sekretaris jenderalnya diisi oleh tokoh yang berasal dari partai lama seperti NasDem dan Perindo.
Tanpa pembeda ideologis yang jelas, publik dinilai akan kesulitan melihat kebaruan yang ditawarkan partai tersebut.
Sebagai pembanding, Fatta menyinggung kemunculan PSI yang pada awalnya menegaskan identitas sebagai partai anak muda sehingga mudah dikenali dan menjadi sorotan publik.
Meski kini wacana seputar PSI telah bergeser, identitas awal tersebut menunjukkan pentingnya diferensiasi dalam membangun kepercayaan publik.
Fatta menekankan bahwa partai baru seharusnya hadir dengan gagasan segar dan ideologi yang jelas, bukan sekadar menjadi kendaraan politik bagi elite lama.
Tanpa pembaruan tersebut, ia menilai fragmentasi partai justru hanya akan menambah komoditas politik tanpa memberikan manfaat nyata bagi penguatan demokrasi dan kepentingan masyarakat.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
