WahanaNews.co | Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto melangsungkan pertemuan. Keduanya tidak menampik adanya pembahasan terkait isu penundaan Pemilu 2024.
"Terus terang saja kami mendiskusikan hal itu," kata Surya Paloh kepada wartawan di kantor DPP NasDem, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022).
Baca Juga:
Kontroversi Calon Ketum Golkar: Agung Laksono Tegaskan Bahlil Bukan 'Titipan Istana'
Surya Paloh mengatakan dirinya dan Airlangga membahas berdasarkan perspektif masing-masing terkait wacana itu. Meski berbeda sikap, dia tak ingin perbedaan itu menjadi polemik berkepanjangan.
"Kita berbicara dari perspektif partai yang ada yang semuanya adalah mencari pemikiran-pemikiran yang lebih bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara seperti apa. Kesepakatannya jelas, kita bersama-sama tidak lagi mempermasalahkan masalah itu," ujarnya.
"Tidak perlu ada satu dikursus yang berkepanjangan. Silakan kalau memang para pihak bisa meyakini bahwasanya konsepsi gagasan tawaran pikiran itu bisa berjalan dan diteruskan. NasDem tetap menghargai, tapi NasDem tentunya sama saudara saya dari keluarga besar DPP Golkar, tidak ada perbedaan di antara kita," ujarnya.
Baca Juga:
soal Isu Disepakati Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Buka Suara
Surya Paloh berharap perbedaan pendapat terkait penundaan pemilu tidak jadi polemik ke depan. Lebih baik, menurutnya, seluruh pihak memprioritaskan energi untuk fokus terhadap masalah yang penting.
"Jadi tidak ada polemik masalah ini lagi ke depan karena kami menyadari tetaplah sisa energi yang kita miliki harus bisa kita curahkan fokuskan untuk lebih produktif. Kita menghadapi sebuah ancaman resesi baru karena pergolakan dunia yang ada terjadi di dunia internasional," ucapnya.
Sementara itu, Airlangga mengatakan apa yang diusulkan hanyalah menyerap aspirasi yang timbul di masyarakat.
"Tentu kami dari kami dari Partai Golkar, kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap. Kemudian, kedua, sudah bahas bahwa politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua umum partai dan banyak hal yang harus dibahas, terutama ketua-ketua umum partai yang mendukung Bapak Presiden," ujarnya.
Airlangga mengatakan Presiden Jokowi pun menghargai adanya aspirasi yang muncul di masyarakat. Namun harus disesuaikan dengan koridor hukum yang ada.
"Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada, sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antarpimpinan partai politik menjadi penting, namun tentu kita melihat ke depan ini tantangan kita ini besar sekali dan kami berkonsentrasi untuk menangani tantangan yang terbesar," ucapnya. [rin]
