WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara diingatkan agar tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga jernih arah dan transparan dalam komunikasi kepada publik.
Peringatan itu disampaikan analis komunikasi politik Hendri Satrio yang menilai keberadaan Danantara harus benar-benar selaras dengan kepentingan nasional.
Baca Juga:
PLN Bangun Fondasi Listrik Jangka Panjang di Huntara Aceh Tamiang
Hendri Satrio atau Hensa menekankan konsolidasi aset strategis melalui Danantara mesti diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang tanpa menggerus ketahanan fiskal negara dalam jangka pendek.
“Jadi, catatan pertama saya, Danantara itu untuk kepentingan nasional,” ujar Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/1/2026).
Ia mempertanyakan bagaimana konsolidasi aset negara melalui Danantara dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang di tengah pengalihan sebagian dividen BUMN.
Baca Juga:
Negara Hadir Sejak Hari Pertama, PLN Terangi 600 Huntara Aceh Tamiang
“Bagaimana memastikan konsolidasi aset strategis negara melalui Danantara bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan ketahanan fiskal jangka pendek,” kata Hensa.
Menurutnya, penguatan Danantara berpotensi menambah tantangan pembiayaan pembangunan jangka pendek melalui APBN.
Ia menilai beban paling berat yang selama ini menghambat kinerja BUMN adalah tingginya biaya tetap.
“Yang paling membebani BUMN menurut saya adalah fixed cost-nya,” tutur Hensa.
Ia menyoroti struktur pengeluaran BUMN yang dinilai tidak adaptif terhadap kinerja perusahaan.
“Mau BUMN itu rugi atau untung, gajinya sama,” ujar Hensa.
Ia juga menyinggung praktik bonus yang dinilai tidak mencerminkan kinerja.
“Mau rugi atau untung, bonusnya ada,” kata Hensa.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mulai menertibkan praktik tantiem di BUMN.
“Sekarang bagus nih Pak Prabowo, tidak ada itu tantiem-tantiem-an,” ujarnya.
Selain isu fiskal, Hensa juga menyoroti pemerataan manfaat investasi Danantara bagi daerah.
Ia mempertanyakan mekanisme agar keuntungan investasi nasional dapat dirasakan secara adil di seluruh wilayah.
“Bagaimana menjamin bahwa manfaat dari investasi nasional melalui Danantara dapat dirasakan secara merata oleh daerah,” ujar Hensa.
Menurutnya, banyak daerah masih bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar.
“Tanpa mekanisme distribusi yang adil, ini akan jadi persoalan,” katanya.
Hensa mencontohkan konsentrasi BUMN yang selama ini lebih banyak berada di Pulau Jawa.
“Misalnya, Jawa Barat mungkin punya banyak BUMN yang berpusat di sana,” ujarnya.
Ia menilai kondisi serupa terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Bagaimana dengan daerah-daerah lain,” kata Hensa.
Ia menegaskan pemerataan manfaat investasi harus menjadi bagian dari desain besar Danantara.
“Ini musti juga dipikirkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Hensa menilai Danantara perlu membangun komunikasi publik yang kuat dan inklusif.
“Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti,” ujar Hensa.
Ia mengingatkan tanpa komunikasi yang baik, Danantara berisiko dipersepsikan sebagai instrumen sentralisasi kekuasaan.
“Jika tidak dikomunikasikan dengan baik, Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik,” katanya.
Menurut Hensa, komunikasi publik harus mampu menjawab kekhawatiran daerah dan membuka ruang dialog.
Ia menilai publik membutuhkan narasi keadilan yang disertai bukti konkret.
“Danantara itu besar namanya, waktu launching juga besar-besaran,” ujar Hensa.
Ia menyinggung kehadiran tiga presiden dalam peluncuran Danantara sebagai simbol ekspektasi besar publik.
“Publik butuh narasi keadilan dan bukti konkret, bukan hanya janji dan jargon,” katanya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Hensa menilai Danantara tetap memiliki potensi besar bagi perekonomian nasional.
Ia menyebut Danantara berpeluang menjadi salah satu keajaiban ekonomi Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya di World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Kamis (23/1/2026) -- Presiden Prabowo menyebut Danantara mengelola aset hingga 1 triliun dolar Amerika Serikat.
Presiden menjelaskan Danantara dirancang sebagai instrumen investasi negara untuk membiayai industri masa depan.
Ia menegaskan Danantara menjadi bagian dari strategi percepatan industrialisasi nasional.
Melalui Danantara, Indonesia membuka ruang investasi dan pertumbuhan bersama mitra global di sektor bernilai tambah tinggi.
Saat ini, Danantara tercatat mengelola 1.044 badan usaha milik negara.
Jumlah tersebut ke depan akan dirasionalisasi menjadi sekitar maksimal 300 perusahaan.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
